Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MARET 2021

Judul Pekerja Sulit Mendapatkan JKP
Nama Media Pikiran Rakyat
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL Pg7
Jurnalis Satrio Widianto
Tanggal 2021-03-08 05:09:00
Ukuran 261x75mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 28.710.000

News Value Rp 143.550.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber
negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Saya mau fokus tentang
syarat telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan
sebelum terjadi PHK. Syarat ini akan menjadi kendala utama bagi pekerja untuk mendapatkan
JKP karena proses perselisihan PHK tersebut

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Kelakuan pengusaha
yang tidak membayar upah ketika sedang terjadi perselisihan terjadi karena lemahnya
pengawasan ketenagakerjaan
negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Pasal 157A adalah
kepastian bagi pekerja untuk tetap mendapat upah dan terlindungi dalam jaminan sosial

Ringkasan

Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) memandang persyaratan yang diatur pemerintah
bagi pekerja yang kehilangan pekerjaannya masih menyulitkan. Sebab, ada batasan waktu yang
ditentukan untuk mendapatkan jaminan pemerintah tersebut. "Aturan itu tertuang dalam
Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo tanggal 2 Februari
2021," ujar Sekjen OPSI Timboel Siregar di Jakarta, Jumat (5/3/2021), dikutip kontributor "PR"
Satrio Widianto.

PEKERJA SULIT MENDAPATKAN JKP

Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) memandang persyaratan yang diatur pemerintah
bagi pekerja yang kehilangan pekerjaannya masih menyulitkan. Sebab, ada batasan waktu yang
ditentukan untuk mendapatkan jaminan pemerintah tersebut.

"Aturan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo

10