Page 14 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MARET 2021
P. 14
Judul UU Ciptaker Mulai Nendang
Nama Media Investor Daily
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg1&2
Jurnalis en
Tanggal 2021-03-08 05:03:00
Ukuran 593x330mmk
Warna Warna
AD Value Rp 319.627.000
News Value Rp 3.196.270.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Hariyadi Sukamdani (Ketua APINDO) Untuk yang menyentuh ke semua sektor adalah
aturan dari klaster ketenagakerjaan, sehingga yang paling signifikan adalah aturan dari klaster
ketenagakerjaan, karena UU itu tujuannya memang untuk penciptaan lapangan kerja. Kedua,
terkait masalah perizinan dan semuanya sudah disimplifikasi, ini juga lintas sektor. Kalau yang
lain, itu semua spesifik di sektor masing-masing
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) UU Ciptaker
juga menjadi game changer, melalui reformasi struktural dan ekonomi. Perubahan ini tepat untuk
membantu mengurangi dampak negatif dari PHK, yang dirumahkan, atau dikurangi jam kerjanya
positive - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) UMKM hambatannya dari regulasi sudah
dipermudah, UMKM juga memerlukan dukungan dari sisi implementasi regulasi untuk
pemberdayaan, akses ke market, dan finan-cing. Implementasi untuk mengawal hal tersebut
butuh konsistensi dari pemerintah, karena butuh alokasi anggaran pemerintah, serta dukungan
perbankan dalam hal kredit
negative - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Kalau pemerintah daerah tidak segera
menyiapkan keputusan soal tata ruang dan sebagainya, penanganan akan diambil alih
pemerintah pusat. Kalau itu terjadi, implikasinya akan terjadi penolakan di lapangan, karena
daerah tidak dilibatkan dalam proses itu. Jadi, intinya adalah problem eksekusi, karena Rencana
Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) menjadi syarat untuk kewajiban penempatan dan lokasi di mana
yang diperbolehkan untuk digunakan
neutral - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Jadi nanti yang mesti dipermudah bukan
hanya soal upah, tapi hal lainnya berkaitan ketenagakerjaan juga perlu diselesaikan terlebih
dahulu. Misalnya, turunan dari UU Cipta Kerja ada perpres dengan banyak lampiran, lampiran
pertama berkaitan dengan fasilitas atau insentif yang diberikan pemerintah, kedua berkaitan
dengan UMKM, dan ketiga adalah persyaratan tertentu. Yang akan menjadi masalah adalah
persyaratan tertentu tersebut, karena membutuhkan persiapan, tidak cukup hanya perpres
neutral - Iskandar Simorangkir (Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
Kemenko Perekonomian RI) Aturan turunan tersebut terdiri dari 47 PP dan 4 perpres. Setahu di
bidang saya, banyak UMKM yang memanfaatkan pendaftaran perizinan tunggal
13
