Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MARET 2021

Lebih lanjut, Iskandar menilai bahwa pada pekan pertama Maret 2021, geliat aktivitas ekonomi
mulai meningkat, setelah menurun pada Februari sejalan dengan pelaksanaan pembatasan
pergerakan kegiatan masyarakat skala mikro (PPKM). "Minggu pertama Maret ini sudah mulai
meningkat aktivitas ekonomi. Kredit usaha rakyat (KUR) juga mulai meningkat disbursement
pada minggu I pertama Maret ini," tandasnya.

Kadin Nilai Positif

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani
mengatakan sebelumnya, pihaknya mengapresiasi upaya pemerintah menyelesaikan aturan
pelaksana UU Cipta Kerja. "Kami berterima kasih kepada pemerintah yang telah berupaya
bergerak cepat merampungkan aturan pelaksana tersebut di awal-awal tahun ini. Dengan
demikian, kita punya jangka waktu yang cukup panjang untuk mempromosikan dan
memaksimalkan pelaksanaan UU Cipta Kerja di tahun ini," katanya.

Dia menilai, konsep besar dalam UU Cipta Kerja telah dijelaskan dalam peraturan pelaksana
tersebut, sehingga sebagian besarnya sudah bisa dioperasikan atau diimplementasikan di
lapangan. Kadin juga akan terus membantu mengawal pelaksanaannya, bukan saja untuk
menjaga konsistensi pelaksanaan, tetapi juga membantu promosi investasi pemerintah dan
memberikan asistensi yang dibutuhkan bagi calon-calon investor untuk memanfaatkan UU Cipta
Kerja.

Sedangkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan
Djalil pernah menyebutkan, UU Cipta Kerja mengenalkan konsep baru pertanahan, salah satunya
aturan untuk pemanfaatan ruang bawah tanah (underground clus-ter).

Sofyan Djalil mengatakan bahwa aturan mengenai hak bawah tanah diatur dalam UU Cipta Kerja
dengan mempertimbangkan perkembangan perkotaan, serta semakin dibutuhkannya ruang dan
fasilitas di bawah tanah.

"Dengan ada MRT, nanti macam-ma-cam fasilitas di bawah tanah, kota semakin berkembang,
maka kebutuhan memanfaatkan ruang underground, ruang bawah tanah diperlukan. Maka itu
kami perkenalkan hak bawah tanah," kata Sofyan.

Kepentingan Pekerja
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan,
dengan adanya UU Cipta Kerja diharapkan berdampak positif tidak hanya untuk perkembangan
investasi, tetapi pada pada saat yang sama juga memperhatikan kepentingan tenaga kerja.
Regulasi ini diharapkan segera berdampak bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor
ketenagakerjaan.

"Kalau anda lihat sebuah regulasi tidak mungkin langsung berdampak. Kita membutuhkan waktu
terutama nanti setelah PP ini bisa efektif berjalan. Mudah mu dahan tahun depan manakala
pandemi sudah berkurang dan sudah kembali ke arah normal, kami prediksikan sudah
memberikan dampak signifikan terutama terkait investasi," ucap Anwar saat dihuhu-bungi
Investor Daily pada Minggu (7/3) malam.

Sedangkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan sebelumnya,
terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertujuan menciptakan keseimbangan
iklim ketenagakerjaan bagi tenaga kerja serta para pengusaha untuk lebih baik. Meski
pemerintah berupaya mengakomodasi semua kepentingan stakeholder ketenagakerjaan, kata
Ida, PP turunannya mungkin tidak bisa memuaskan semua pihak.

19