Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MARET 2021

ucap Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar saat dihubungi
Investor Daily pekan lalu. Secara terpisah, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan,
BLK harus berperan untuk memenuhi kebutuhan dunia industri terhadap tenaga kerja. Namun,
kondisi yang BLK kini justru menjadi penyumbang terbesar terhadap jumlah pengangguran. "Kita
tidak bisa melakukan pekerjaan yang biasa-biasa saja, kita harus bekerja extra ordinary
menjawab kebutuhan dan tantangan dinamika ketenagakerjaan," ucap Ida.

KINERJA BLK BELUM BERDAMPAK OPTIMAL BAGI PEYERAPAN NAKER

Langkah penyerapan tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah dinilai belum
berjalan optimal. Hal ini turut memengaruhi penyerapan tenaga kerja di daerah. Sebab, investor
hanya akan datang ke daerah yang sudah memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang bisa
memenuhi kebutuhan industri atau siap bekerja.

"Faktanya BLK yang dikelola pemerintah daerah memang tidak serius, banyak BLK yang
mangkrak. Pemerintah daerah kalau tidak mau peduli dengan BLK daerah maka investor akan
kesulitan untuk mendapatkan SDM di daerah tersebut," ucap Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh
Indonesia (OPSI) Timboel Siregar saat dihubungi Investor Daily pekan lalu.

Pada 2020, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah membangun 1.014 BLK Komunitas
di seluruh Indonesia. Begitu juga sebelumnya di 2019 Kemenaker telah membangun 988 BLK
Komunitas. Sehingga, bila dikumulatifkan dari 2017 sampai 2020 Kemenaker telah membangun
2.127 BLK Komunitas.

Timboel mengatakan, pelatihan yang dilaksanakan di BLK juga harus memenuhi kebutuhan
industri. Dalam hal ini komite vokasi nasional harus memberikan data kebutuhan industri
mengenai SDM. Menurutnya harus ada kesesuaian antara kebutuhan industri dengan pelatihan
yang dilakukan di BLK. Misalnya yang terkait dengan teknologi dan informasi, pemerintah pusat
dan daerah harus menginves-tasikan peralatan yang bisa menjadi alat kerja di bidang tersebut.
"Sehingga kegiatan yang dilakukan oleh pencari kerja melalui up-skilling dan re-skilling, benar-
benar memenuhi kebutuhan industri," ucap Timboel.

Upaya penyerapan tenaga kerja harus dilakukan melalui kombinasi antara BLK pemeritnah pusat,
BLK pemerintah daerah serta

sistem pemagangan. Dengan kombinasi tiga hal ini pelatihan di BLK yang diselenggarakan oleh
pemerintah pusat dan daerah benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri dari sisi modul,
peralatan, dan instruktur.

"Jadi, memang benar-benar (harus) terintegrasi seluruh BLK yang diselenggarakan pemerintah
pusat, daerah, serta sistem pemangangan," ucap Timboel.

Secara terpisah, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzi-yah mengatakan, BLK harus berperan untuk
memenuhi kebutuhan dunia industri terhadap tenaga kerja. Namun, kondisi yang BLK kini justru
menjadi penyumbang terbesar terhadap jumlah pengangguran. "Kita tidak bisa melakukan
pekerjaan yang biasa-biasa saja, kita harus bekerja extra ordinary menjawab kebutuhan dan
tantangan dinamika ketenagakerjaan," ucap Ida.
Berdasarkan data BPS pada Agustus 2020, TPT dari tamatan SMK masih merupakan yang paling
tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 13,55%. Sementara TPT
yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 3,61%. "BLK
harus menjadi titik temu bagi dunia usaha dan industri," imbuh Ida.

24