Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MARET 2021
P. 27
Judul Menunggu Dampak UU Ciptaker
Nama Media Investor Daily
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg5
Jurnalis Tajuk Rencana
Tanggal 2021-03-08 04:54:00
Ukuran 381x134mmk
Warna Warna
AD Value Rp 88.011.000
News Value Rp 264.033.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Diam-diam, peraturan pelaksanaan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker)
akhirnya rampung. Tidak ada aksi demo yang mengharu biru seperti pada paruh pertama
Oktober 2021. Angka positif pandemi Covid-19 yang terus meningkat dan vaksinasi yang sudah
dimulai lebih menarik perhatian publik. Selain itu, penyusunan peraturan pelaksanaan omnibus
law pertama ini melibatkan berbagai unsur, sehingga tak ada kepentingan yang tidak ter-
akomodasi.
Pada pekan terakhir Februari 2021, pemerintah mengumumkan rampungnya 51 peraturan
pelaksanaan UU Ciptaker, terdiri atas 47 peraturan pemerintah (PP) dan empat peraturan
presiden (perpres). Ke-51 peraturan pelaksanaan itu mengatur 11 klaster, yakni klaster perizinan
dan kegiatan usaha (15 PP), koperasi dan UMKM serta badan usaha milik desa (empat PP),
investasi (lima PP dan satu perpres), ketenagakerjaan (empat PP), fasilitas fiskal (tiga PP),
penataan ruang (tiga PP dan satu perpres), lahan dan hak atas tanah (lima PP), lingkungan hidup
(satu PP), konstruksi dan perumahan (lima PP dan satu perpres), kawasan ekonomi (dua PP),
serta barang dan jasa pemerintah (satu perpres).
UU Ciptaker mendorong terwujudnya informasi yang merata ke seluruh warga Indonesia yang
ada di berbagai wilayah NKRI. Ini tertuang dalam PP No 45 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Informasi GeospasiaL Televisi nasional wajib hijrah dari televisi analog ke
televisi digital, selambatnya 2 November 2021. Ini diatur dalam PP No 46 Tahun 2021 tentang
Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.
MENUNGGU DAMPAK UU CIPTAKER
Diam-diam, peraturan pelaksanaan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker)
akhirnya rampung. Tidak ada aksi demo yang mengharu biru seperti pada paruh pertama
Oktober 2021. Angka positif pandemi Covid-19 yang terus meningkat dan vaksinasi yang sudah
dimulai lebih menarik perhatian publik. Selain itu, penyusunan peraturan pelaksanaan omnibus
law pertama ini melibatkan berbagai unsur, sehingga tak ada kepentingan yang tidak ter-
akomodasi.
26
