Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MARET 2021

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengapresiasi seluruh stakeholders yang terlibat dalam
pembahasan dan penyusunan 4 PP.
Pembahasan 4 PP tersebut dimulai dengan kick off pada 20 Oktober 2020. Selama hampir 4
bulan, pembahasan dan penyusunan yang dilakukan oleh Tim Tripartit (perwakilan unsur
pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh) tersebut menemui berbagai dinamika perdebatan
dan perbedaan pandangan. Namun akhirnya, keempat PP telah terselesaikan dan diundangkan.

UU CIPTAKER SEIMBANGKAN KEPENTINGAN PENGUSAHA DAN PERLINDUNGAN
PEKERJA

JAKARTA, - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan,
adanya Undang Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan akan
berdampak positif untuk perkembangan investasi tetapi pada pada saat yang sama dengan
memperhatikan kelangsungan dari tenaga kerja. Regulasi ini diharapkan akan segera berdampak
bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan.

"Kalau Anda lihat dampak sebuah regulasi tidak akngkin langsung berdampak kita membutuhkan
waktu terutama nanti setelah PP (Peraturan Pemerintah) ini bisa efektif berjalan. Mudah
mudahan tahun depan manakala pandemi sudah berkurang dan sudah kembali ke arah normal
kami prediksikan sudah memberikan dampak signifikan terutama terkait investasi," ucap Anwar
saat dihuhubungi Investor Daily pada Minggu (7/3) malam.

Empat PP yang terkait kluster ketenagakerjaan yaitu PP Nomor 34 tahun 2021 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), PP Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja,
PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, dan PP Nomor 37 tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Anwar Sanusi mengatakan dalam UU Cipta Kerja untuk memudahkan investor permintah juga
menerapkan Online Single Submission (OSS). Dengan adanya OSS diharapkan terjadi
penyederhanaan dari perizinan yang merupakan bagian penting dari UU Cipta Kerja.

"Semua perizinan akan mudah melalui OSS, kami harapkan ini menjadi bagian penting dari
reformasi perizinan berusaha. Harapan kami, ini akan memeprmudah orang untuk investasi di
Indonesia," ucap Anwar.

Sebelumnya dalam penyusunan mulai dari UU Cipta Kerja hingga peraturan pelaksanaan
Kemnaker mengoptimalkan forum tripartit, forum tersebut mewadahi antara pengusaha, buruh,
dan pemerintah.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengapresiasi seluruh stakeholders yang terlibat dalam
pembahasan dan penyusunan 4 PP.

Pembahasan 4 PP tersebut dimulai dengan kick off pada 20 Oktober 2020. Selama hampir 4
bulan, pembahasan dan penyusunan yang dilakukan oleh Tim Tripartit (perwakilan unsur
pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh) tersebut menemui berbagai dinamika perdebatan
dan perbedaan pandangan. Namun akhirnya, keempat PP telah terselesaikan dan diundangkan.

"Dalam rangkaian pertemuan tersebut, kita telah melewati dinamika perdebatan dan perbedaan
pandangan. Namun dibalik dinamika tersebut, kita memiliki semangat yang sama yaitu
memajukan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia," ucap Ida.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).

31