Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MARET 2021

Pembangunan perumahan rakyat dipermudah. Kemudahan ini diatur dalam PP No 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan
dan Kawasan serta PP No 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun.

Masalah ketenagakerjaan diatur dalam empat P yakni PP No 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan
Tenaga Kerja Asing, PP No 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya,
Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, PPNo 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta PP No 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kehilangan Pekerjaan. UU dan peraturan ketenagakerjaan dibuat lebih adil bagi pekerja
dan pemberi kerja. Tidak ada penelantaran dan pengabaian hak-hak pekerja seperti digembar-
gemborkan.

UU Ciptaker mengatur pendapatan daerah dan badan usaha milik desa (BUMDes). Ada PP No 10
Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan
Berusaha dan Layanan Daerah dan PP No 11 Tahun 2021 tentang BUMDes.

UU Ciptaker mendorong terwujudnya informasi yang merata ke seluruh warga Indonesia yang
ada di berbagai wilayah NKRI. Ini tertuang dalam PP No 45 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Informasi GeospasiaL Televisi nasional wajib hijrah dari televisi analog ke
televisi digital, selambatnya 2 November 2021. Ini diatur dalam PP No 46 Tahun 2021 tentang
Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

Izin penyelenggaraan rumah sakit dipermudah. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas
medis dalam menangani pasien. Pandemi Covid-19 menguak rapuhnya kapasitas medis
Indonesia. Kemudahan ini diatur dalam PP No 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Perumahsaldtan. Untuk mempercepat sertifikasi halal berbagai produk, ada PPNo 39 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dalam PP ini, lembaga sertifikasi
diperluas dengan tetap di bawah pengawasan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

UU Ciptaker juga mengatur tentang sovereign wealth fund (SWF), sebuah lembaga untuk
memberikan kemudahan kepada perusahaan di Indonesia, terutama perusahaan infrastruktur
untuk mendapatkan dana investasi. Kehadiran SWF atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI)
diatur dalam PP No 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal LPI, PP No 74 Tahun 2020 tentang LPI,
dan PP No 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan LPI
dan/atau Entitas yang Dimilikinya.

Pada 16 Februari 2021, Presiden mengumumkan pembentukan dewan pengawas dan dewan
direksi LPI atau Indonesia Investment Authority (INA). LPI memperoleh dukungan modal awal
Rp 15 triliun atau sekitar US$ 1 miliar. Pemenuhan modal LPI secara bertahap akan dilakukan
hingga mencapai Rp 75 triliun atau setara US$ 5 miliar tahun ini. Meski baru dibentuk, LPI
diproyeksikan mampu menarik investasi asing dan domestik senilai Rp 225 triliun pada tahap
pertama.
Hingga saat ini, baru gaung LPI (INA) atau SWT yang sudah berdampak. Harga saham BUMN
infrastruktur di Bursa Efek Indonesia terangkat dan diperkirakan terus menanjak seiring dengan
perubaikan kinerja fundamental.

Kita berharap, 47 PP dan empat perpres UU Ciptaker segera dilaksanakan agar memberikan
dampak terhadap perekonomian Indonesia. Sejumlah kementerian segera meluncurkan
peraturan menteri agar pelaku usaha mendapatkan pedoman kerja yang jelas. UU Ciptaker
sudah membangkitkan harapan pelaku bisnis ----mulai dari kelas UMKM hingga korporasi--- akan
iklim investasi yang lebih baik. Harapan ini jangan disia-siakan, 'l

Kita berharap, 47 PP dan empat perpres UU Ciptaker segera dilaksanakan agar memberikan
dampak terhadap perekonomian Indonesia.

28