Page 28 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MARET 2021

Pada pekan terakhir Februari 2021, pemerintah mengumumkan rampungnya 51 peraturan
pelaksanaan UU Ciptaker, terdiri atas 47 peraturan pemerintah (PP) dan empat peraturan
presiden (perpres). Ke-51 peraturan pelaksanaan itu mengatur 11 klaster, yakni klaster perizinan
dan kegiatan usaha (15 PP), koperasi dan UMKM serta badan usaha milik desa (empat PP),
investasi (lima PP dan satu perpres), ketenagakerjaan (empat PP), fasilitas fiskal (tiga PP),
penataan ruang (tiga PP dan satu perpres), lahan dan hak atas tanah (lima PP), lingkungan hidup
(satu PP), konstruksi dan perumahan (lima PP dan satu perpres), kawasan ekonomi (dua PP),
serta barang dan jasa pemerintah (satu perpres).
Seperti tujuan utamanya, UU Ciptaker juga merupakan game changer selain vaksinasi Covid-19.
Omnibus latv diharapkan mampu menyelesaikan kekacauan hukum yang selama ini mendera
ekonomi Indonesia. UU dan peraturan yang tumpang-tindih serta saling berbenturan diharapkan
dapat diselesaikan oleh UU Ciptaker. Kekosongan hukum yang selama ini terjadi dapat diisi oleh
UU sapu jagat ini.

UU Ciptaker diharapkan mampu menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan
berusaha. Dengan cukup mendaftar, pelaku usaha dapat langsung menjalankan usaha. Semua
perizinan dilakukan secara elektronik. Pemerintah akan mengintegrasikan seluruh proses
perizinan ke dalam sistem perizinan elektronik melalui sistem Online single submission guna
mencegah pungutan liar dan korupsi.

Harapan ini tertuang dalam PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko, PP No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah,
dan PP No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Kegiatan usaha dan investasi dipermudah. Pembentukan perseroan terbatas (PT)
disederhanakan dan tidak ada lagi pembatasan modal minimum. Pengurusan paten dan merek
dipercepat. Harapan ini tertuang dalam PP No 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan
serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria
untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diberikan perhatian tinggi. Perusahaan asing tidak
boleh masuk skala UMKM dan dalam kegiatan usaha, perusahaan besar wajib mengikutkan
UMKM. Perusahaan besar tidak boleh mencaplok UMKM dan itu tertuang dalam PP No 44 Tahun
2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pengadaan tanah dan lahan bagi kepentingan umum dan investasi dipermudah. Ini diatur dalam
PP No 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan
Pendaftaran Tanah, PP No 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum, PP No 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan
dan Tanah Telantar, PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan lingkungan Hidup, dan PP No 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Pengaturan tata ruang diberikan pedoman yang jelas. Itu diatur dalam PP No 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan PP No 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian
Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak atas Tanah.

UU Ciptaker juga memberikan berbagai fasilitas dan insentif yang menarik bagi pihak yang
berinvestasi di kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan perdagangan bebas, dan pelabuhan
bebas. Kemudahan ini tertuang pada PPNo 40 Tahun 2021 tentang KEK, PP No 41 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

27