Page 13 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 FEBRUARI 2021

KONTAN: Siapa saja aspiratornya?

FRANKY: Total ada 238 aspirator yang terdiri dari 9 kampus dan perguruan tinggi, 72 individu,
15 perusahaan, 36 perkumpulan usaha, 23 perkumpulan profesi, 22 lembaga swadaya
masyarakat (LSM), 29 lembaga negara. Dan, ada 32 melalui website.

KONTAN: Apakah buruh dilibatkan dalam proses perumusan?

FRANKY: Buruh ini mekanismenya berbeda. Meskipun begitu, tim kita tetap menerima masukan
dari buruh. Berbeda itu begini maksudnya. Ada RPP Tenaga Kerja itu mekanismenya melibatkan
Dewan Nasional Pengupahan bersama Kemnakertrans. Ada juga RPP Jaminan Kehilangan
Pekerjaan, ini ada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Jadi, menurut saya, buruh mekanismenya jauh lebih terbuka. Namun kalau seperti asosiasi,
misalnya, ini memang kami akomodir penuh, karena mereka mekanismenya tidak seperti buruh.

KONTAN: Kapan diketoknya?

FRANKY: Saya kurang tahu. Harusnya, ya, awal Februari ini. Secara proses harusnya sekarang
tinggal menunggu Presiden. Namun, harus diingat, ini kan bani pertama kita mengupayakan
omnibus law dan gambarannya ini kan sangat besar. Bayangkan, ada 52 aturan yang diharapkan
keluar bersamaan. Mengapa? karena tidak sedikit RPP itu yang saling berkaitan.

Contoh, RPP yang paling krusial tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko
atau norma standar dan kriteria yang terkait di dalamnya ada 18 sektor. Sementara ada beberapa
sektor yang juga sedang diterbitkan RPP-nya.

Misal, ada RPP kelautan dan perikanan dan ada juga RPP sektor kelautan dan perikanan.
Sehingga, saya yakin sebenarnya sudah ada yang selesai di tangan presiden, namun dalam
mengeluarkannya, alangkah lebih baiknya kalau ber-sama-sama.

KONTAN: Apakah benar ada RPP dan RPPres yang bertentangan atau tabrakan dengan UU
Ciptaker?

FRANKY: Lebih kepada adanya pasal berbeda dan yang baru. Kita sudah komunikasikan itu
langsung dan ada juga langsung diakomodir. Namun ada juga yang tetap karena alasan sudah
merupakan turunan aturan yang ada di atasnya

Kalau kita lihat, masih dalam koridor perbaikan dari regulasi-regulasi yang ada. Misal di RPP Pos
Telekomunkasi dan Penyiaran, lalu ada juga di RPP Penataan Ruang.

KONTAN: Tantangan dalam menyerap aspirasi, apa saja?

FRANKY: Saya lihat, kalau proses UU Ciptaker di high level atau kementerian cukup solid. Tetapi,
kalau sudah sampai di RPP, apalagi sektoral, maka ada ego sektoral. Untuk melakukan sinergi
antara satu ke-menterian dengan kementerian lain cukup sulit. Misal ada yang tidak datang, ya
agak repot.

Ada juga meeting kadang yang mewakili orang kurang tepat. Itu terjadi, lho, dan saya melihatnya
saat ikut harmonisasi. Harapan saya, sebaiknya kalau ini ditetapkan, diterima, dan disiapkan

12