Page 9 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 FEBRUARI 2021

Bila kemudian muncul persoalan unrealized loss, Timboel menyatakan, ini risiko yang umum di
dunia pasar modal. "Selagi belum dijual, artinya belum ada rugi, masih potensial loss. Kapan dia
menjadi realisasi, yaitu ketika dijual," ujarnya.

Jika ada kerugian investasi pada beberapa saham, kata Timboel, ini efek dibeli sebelum direksi
sekarang menjabat. Saham baru yang dibeli BP Jamsostek saat ini hanya PT Waskita Beton
Precast Tbk (WSBP), yang memang keluar dari jajaran saham LQ45.

Manajemen BP Jamsostek, kata Timboel justru layak mendapatkan apresiasi, setelah
memangkas fee bagi pengelolaan efek sejak 9 Maret 2017. BP Jamsostek menggunting rna-
nagement fee dari sebelumnya 2,5% menjadi rata-rata 1%. Hal ini berakibat penghematan
sebesar Rp 361,86 miliar.

Hanya diakui Timboel, sulit menemukan keterangan detail mengenai daftar efek yang dijadikan
aset investasi BP Jamsostek. Hanya di laporan keuangan tahunan BPJS tahun 2018 sgya, detail
efek saham dan reksadana bisa dilihat.

"Ini yang sering kami minta. Imbal hasil JHT sejak tahun 2017 sampai sekarang terus turun,"
terang Timboel.

Harus actual loss

Adapun pakar hukum pidana Jamin Ginting menyebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi
(MK) 25/ 2016, untuk menentukan adanya perbuatan pidana harus ditentukan dulu actual loss
atas kerugian negara yang nilai kerugiannya ditetapkan oleh BPK. "Tidak bisa kerugian tersebut
sebagai potensial loss," tutur Jamin.

Jamin menegaskan, keputusan investasi BP Jamsostek sebagai pelaksanaan kebijakan yang
diamanatkan UU, bisa di-pidana tapi harus dilihat prinsipnya.

Pertama, apakah kebijakan tersebut dibuat dengan feasibility study yang cukup dalam dengan
melibatkan ahli yang kompeten. Kedua, apakah dengan kebijakan tersebut ada keuntungan yang
secara langsung dan tidak langsung diterima pembuat kebijakan.

Ketiga, apakah kebijakan yang dilakukan merupakan bagian tugas yang damanatkan dalam
Tupoksi atau AD/ART. Keempat, apakah ada upaya mencegah kerugian yang lebih besar lagi
pada saat diketahui dan disadari akan berdampak lebih jauh.

Keempat prinsip ini, lanjut. Jamin, yang harus dibuktikan. Kalau terdapat pelanggaran, maka
orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung proses penegakan hukum. Anto
Prabowo, Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK mengakui, institusinya telah melakukan
pemeriksaan atas BP Jamsostek. "Semua hasil pemeriksaan dan langkah yang harus dilakukan,
sudah disampaikan ke BPJS," ujar Anto.

Lebih lanjut Anto menegaskan, saat ini, OJK menunggu proses di Kejagung. Itu termasuk
penyampaian keterangan dari pengawas OJK untuk memperjelas kasus yang sedang disidik.

Adapun Wakil Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo
mengusulkan, agar ke depan BPJS dapat melantai di bursa efek. "Tujuannya bukan untuk
8