Page 12 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 FEBRUARI 2021

kerja tim, Ketua Tim Serap Aspirasi Franky Sibarani memaparkannya kepada wartawan Tabloid
KONTAN, Ragil Nugroho, Rabu (10/2).

Berikut petikannya.

KONTAN: Apa sebenarnya tugas utama tim ini?

FRANKY: Sesuai surat keputusan (SK), kami punya job desc yang jelas, yakni melakukan
sosialisasi UU Ciptaker, RPP dan RPPres. Jadi bagaimana menampung aspirasi sebanyak-
banyaknya kemudian untuk disampaikan ke pemerintah dan kami wajib memberikan
rekomendasi.

Aktivitas kita ada beragam, mulai dari webinar, temu aspirator, hingga focus group discussion
(FGD). Ini kami lakukan selama tiga bulan dan praktis tugas kami selesai akhir bulan lalu.

KONTAN: Ketika nanti diketok menjadi PP dan perpres, berarti bukan menjadi tugas tim ini lagi?

FRANKY: Betul, sudah bukan tugas kami lagi. Tapi kami menyampaikan beberapa usulan. Salah
satunya adalah karena aturan ini jumlahnya sangat besar, maka harus ada sebuah tim yang
mengorganisir sosialisasinya.

Lalu, ada tim juga yang setidaknya bisa menampung masukan-masukan penyempurna RPP dan
RPpres. Karena kami mengakui, dalam waktu tiga bulan kemarin, ya, sebenarnya tidak cukup.
Materinya bermacam-macam, sedangkan jumlahnya banyak. Ini kerjaan besar.

Saya juga melihat adanya potensi kebijakan yang tidak bisa mengakomodir kepentingan banyak
pihak dan tidak sesuai dengan cita-cita UU Ciptaker. Poinnya, tetap ada yang harus
disempurnakan. Karena itu, kita sampaikan ke Pak Menko untuk tetap bisa menampung dan
mensosialisasikan.

KONTAN: Bagaimana perkembangan terakhir RPP dan RPPres terkait UU Ciptaker?

FRANKY: Jadi, per 1 Februari sudah kami laporkan ke Kemenko Perekonomian laporan finalnya.
Sebelumnya kami sudah melaporkan secara tertulis per 26 Desember 2020, 1 Januari, dan 15
Januari 2021.

Memang, kita lihat tidak bisa aspirasi ini dikumpulin dulu bani diserahkan. Karena masukan ini
kan secara paralel dibahas di tingkat Menko dan masing-masing kementerian. Sehingga pas
masuk, ya, kita kumpulkan.

Setelah 1 Februari masih ada yang masuk, namun aspirasi itu kami arahkan untuk langsung ke
kementerian terkait. Kami hanya menerima tembusannya Dari total aspirasi yang masuk, ada
238 aspirator dan 2.585 poin masukan. Satu aspirator bisa mengirimkan review dan masukan
terhadap 50 pasal.

RPP yang paling banyak mendapat masukan adalah RPP Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebanyak 317 pasal. Lalu diikuti RPP Pos Telekomunkasi dan Penyiaran 264 pasal, RPP
Perlindungan Koperasi dan UKM sebanyak 248 pasal, RPP Perdagangan ada 217 pasal, RPP
Penataan Ruang 195 pasal dan RPP Kehutanan sebanyak 183 pasal. Total ada 39 RPP yang
mendapat masukan.

11