Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 FEBRUARI 2021

BP Jamsostek, lanjut Poempida, memang tidak bisa menebak arah pasar. Namun, seharusnya
manajemen bisa mengantisipasi dan memiliki sense of investments dalam pengeloaan dana
Jamsostek.

Berdasarkan penelurusan KONTAN, ada unrealized loss aset BP Jamsostek senilai Rp 48,44 triliun
per 30 September 2020. Angka ini setara 9,9% dari total dana investasi BP Jamsostek yang Rp
440,99 triliun. Jumlah unrealized loss itu terus meningkat hingga akhir tahun 2017 yang
berjumlah Rp 1,09 triliun atau setara 0,34% total aset BP Jamsostek.

Poempida juga menyinggung hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) sekitar Maret-April 2020. Salah satu kesimpulan RDP itu, kata Poempida, DPR
meminta dewan pengawas berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk audit.

Poempida telah meminta Price Waterhouse Coopers (PwC) melakukan audit atas BP Jamsostek
tahun 2018. "Dokumennya disita oleh Kejagung, saat penggeledahan," ujarnya tanpa menyebut
hasil audit PwC karena dinilai confindmtial.

Achsanul Qosasi, Anggota BPK menyatakan BPK memang melakukan audit dengan tujuan
tertentu pada BP Jamsostek periode 2017-2020. Itu merupakan audit plan BPK. "Untuk BPJS
ketenagakerjaan, sudah saya rencanakan untuk semester II 2020. Sehingga audit dilakukan Juli-
Oktober, dan selesai penyusunan laporan Desember 2020," beber doktor administrasi bisnis dari
Universitas Padjajaran tersebut.

Hasil audit BPK, menurut Achsanul, jadi pintu masuk pemeriksaan Kejagung atas BP Jamsostek.
Hasil audit itu sudah ke Kejagung pertengahan Januari lalu. Saat ini, BPK sedang menyelesaikan
perhitungan kerugian BP Jamsostek.

Pihak Kejagung belum menetapkan tersangka dan motif dalam kasus BP Jamsostek. Jaksa Agung
ST Burhanuddin menyebut, kasus BP Jamsostek berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan
tidak berhubungan dengan kasus Asuransi Jiwrasraya.

"BP Jamsostek kasusnya berdiri sendiri. Ini masih tahap penyidikan awal," ujar Burhanuddin saat
rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Selasa (26/1). Sampai Rabu (11/2), Kejagung telah
memeriksa setidaknya 87 orang saksi.

Saat KONTAN meminta penjelasan, Leonard Eben Ezer Simanjuntak Kepala Pusat Penerangan
Hukum Kejagung melalui Muhammad Isnaeni Kasubit Media Massa dan Kehumasan Kejagung
bilang belum dapat merinci dasar penyidikan. "Ini merupakan informasi publik yang
dikecualikan," ucap Isnaeni, Senin (8/2).

Asetnya likuid

Manajemen BP Jamsostek juga tidak tinggal diam menanggapi isu yang berkembang. Deputi
Direktur Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BP Jamsostek Irvansyah Utoh Banja
menyatakan investasi yang dilakukan oleh BP Jamsostek sesuai Peraturan Pemerintah No.
99/2013 dan Peraturan Pemerintah No. 55/2015. Keduanya mengatur tentang batasan investasi
BP Jamsostek, berikut instrumen

6