Page 221 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2021

Judul PPKM Diperpanjang, Gelombang PHK Massal Bayangi 3 Sektor Ini
Nama Media sindonews.com
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/481496/33/ppkm-diperpanjang-
gelombang-phk-massal-bayangi-3-sektor-ini-1626149220
Jurnalis Dinar Fitra Maghiszha
Tanggal 2021-07-13 12:59:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Bhima Yudhistira (Ekonom Center of Economic and Law Studies) Pertumbuhan ekonomi
di kuartal III dapat terkontraksi hingga -0,5% sebagai batas bawahnya dan di kisaran 2% untuk
batas atasnya

positive - Bhima Yudhistira (Ekonom Center of Economic and Law Studies) Pemerintah harus
bantu mencegah terjadinya PHK massal. Dari Januari-Juni sebenarnya perusahaan sudah mulai
melakukan rekrutmen karyawan, tapi rencana ini akan berubah total karena perusahaan harus
melakukan efisiensi untuk bertahan

neutral - Bhima Yudhistira (Ekonom Center of Economic and Law Studies) Sebaiknya pemerintah
keluarkan bantuan subsidi upah senilai Rp5 juta per pekerja selama masa perpanjangan PPKM.
Bantuan subsidi upah diharapkan mencegah perusahaan lakukan phk sepihak karena tak mampu
menanggung biaya operasional pekerja

positive - Sri Mulyani (Menteri Keuangan RI) PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk
menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan

Ringkasan
Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berpotensi
diperpanjang seiring munculnya skenario penerapan 4-6 minggu dari pemerintah. Perpanjangan
PPKM Darurat dipastikan berdampak pada aktivitas ekonomi nasional yang sudah tertekan.
Ekonom Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan, perpanjangan PPKM
dipastikan bakal berdampak pada semakin meningkatnya gelombang pailit di sektor-sektor usaha
seperti ritel, transportasi, dan pariwisata. Sementara, secara makro hal itu juga diprediksi
menekan pertumbuhan ekonomi di kuartal III. Terkait dengan itu, Bhima pun meminta agar
pemerintah melakukan antisipasi untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK)
massal oleh perusahaan.

220