Page 222 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2021
P. 222
PPKM DIPERPANJANG, GELOMBANG PHK MASSAL BAYANGI 3 SEKTOR INI
JAKARTA - Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat
berpotensi diperpanjang seiring munculnya skenario penerapan 4-6 minggu dari pemerintah.
Perpanjangan PPKM Darurat dipastikan berdampak pada aktivitas ekonomi nasional yang sudah
tertekan.
Ekonom Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan, perpanjangan PPKM
dipastikan bakal berdampak pada semakin meningkatnya gelombang pailit di sektor-sektor usaha
seperti ritel, transportasi, dan pariwisata. Sementara, secara makro hal itu juga diprediksi
menekan pertumbuhan ekonomi di kuartal III. "Pertumbuhan ekonomi di kuartal III dapat
terkontraksi hingga -0,5% sebagai batas bawahnya dan di kisaran 2% untuk batas atasnya,"kata
Bhima di Jakarta, Selasa (13/7/2021).
Terkait dengan itu, Bhima meminta agar pemerintah melakukan antisipasi untuk mencegah
terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal oleh perusahaan. "Pemerintah harus bantu
mencegah terjadinya PHK massal. Dari Januari-Juni sebenarnya perusahaan sudah mulai
melakukan rekrutmen karyawan, tapi rencana ini akan berubah total karena perusahaan harus
melakukan efisiensi untuk bertahan," kata Bhima.
Menurut Bhima, untuk mengantisipasi hal itu pemerintah dapat mengeluarkan bantuan berupa
subsidi upah senilai Rp5 juta per pekerja selama masa perpanjangan PPKM Darurat. Langkah itu
diyakininya dapat mencegah perusahaan melakukan PHK sepihak karena tak mampu
menanggung ongkos operasional pekerja.
"Sebaiknya pemerintah keluarkan bantuan subsidi upah senilai Rp5 juta per pekerja selama masa
perpanjangan PPKM. Bantuan subsidi upah diharapkan mencegah perusahaan lakukan phk
sepihak karena tak mampu menanggung biaya operasional pekerja," terangnya.
Sebagai informasi, pemerintah menyiapkan skenario perpanjangan PPKM Darurat hingga 4-6
minggu. Ini dibuat untuk mengantisipasi risiko lonjakan kasus Covid-19 yang masih tinggi,
khususnya varian baru atau delta. "PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan
penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," ujar Menteri Keuangan
Sri Mulyani, kemarin. (fai).
221
