Page 198 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2021
P. 198
Namun, Hariyadi mengaku tidak memiliki data jumlah karyawan yang telah dirumahkan selama
PPKM Darurat diterapkan sejak 3 Juli 2021.
Ia menyebut, opsi dirumahkan lebih banyak dipilih dibanding melakukan pemutusan hubungan
kerja (PHK) karena harus memberikan pesangon, jikapun ada PHK maka jumlahnya tidak banyak.
"PHK yang normatif rasanya mungkin tidak akan besar, karena normatif kan harus dikasih
pesangon. Kalau dirumahkan ya mungkin iya, kalau kontraknya habis dan tidak diperpanjang ya
mungkin iya," papar Hariyadi.
Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperkirakan ratusan ribu buruh
bakal kena pemutusan hubungan kerja (PHK), jika PPKM Darurat diperpanjang hingga Agustus
2021. "Potensi ledakan PHK ratusan ribu, jika PPKM Darurat diperpanjang jadi enam pekan.
Berarti satu bulan setengah, sampai Agustus 2021," tutur Presiden KSPI Said Iqbal.
Menurut Said, buruh yang berpotensi di PHK yaitu di sektor manufaktur, dan perkiraan angka ini
hanya untuk wilayah Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. "Hitungan saya
sederhana, angka buruh terpapar Covid-19 itu 10 persen atau sekitar 75 ribu.
Kalau penyebarannya makin besar, pabrik mau tidak mau tutup dan tidak ada keuntungan, maka
manajemen memutuskan pengurangan," papar Said.
197
