Page 130 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 FEBRUARI 2021
P. 130

Judul               RPP Pengupahan, Pemerintah Atur Upah Pekerja Paruh Waktu
                Nama Media          cnnindonesia.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210205124006-92-
                                    602691/rpp-pengupahan-pemerintah-atur-upah-pekerja-paruh-waktu
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-02-05 13:03:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral - Pasal 16(5) RPP Pengupahan (NA) Angka penyebut dalam formula perhitungan Upah
              per jam dapat dilakukan peninjauan apabila terjadi perubahan median jam kerja pekerja/buruh
              paruh waktu secara signifikan

              positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jam kerja kita kan 40 jam seminggu. Di bawah
              35  jam  per  minggu,  maka  ada  fleksibilitas  nanti  di  bawah  itu  hitungannya  per  jam.  (Upah
              bulanan) tetap ada, itu yang 40 jam per minggu


              Ringkasan

              Pemerintah  mengatur  besaran  upah  pekerja  paruh  waktu  dalam  Rancangan  Peraturan
              Pemerintah tentang Pengupahan. Rancangan beleid turunan Undang-undang Nomor 11 tentang
              Cipta Kerja ( UU Ciptaker ) itu diunggah pada laman resmi https://uu-ciptakerja.go.id/. Dalam
              Pasal  16  RPP  Pengupahan,  pemerintah  menetapkan  upah  per  jam  bagi  pekerja/buruh  yang
              bekerja secara paruh waktu.

              Dalam penjelasan RPP tersebut, bekerja secara paruh waktu diartikan sebagai bekerja kurang
              dari  7  jam  1  hari  dan  kurang  dari  35  jam  1  minggu.  Pada  akhir  2019  lalu,  Menteri
              Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sempat melontarkan usulan upah kerja dihitung per jam bagi
              pekerja dengan durasi waktu di bawah 35 jam per minggu.



              RPP PENGUPAHAN, PEMERINTAH ATUR UPAH PEKERJA PARUH WAKTU

              Jakarta - Pemerintah mengatur besaran upah pekerja paruh waktu dalam Rancangan Peraturan
              Pemerintah tentang Pengupahan. Rancangan beleid turunan Undang-undang Nomor 11 tentang
              Cipta Kerja ( UU Ciptaker ) itu diunggah pada laman resmi https://uu-ciptakerja.go.id/.

              Dalam Pasal 16 RPP Pengupahan, pemerintah menetapkan upah per jam bagi pekerja/buruh
              yang bekerja secara paruh waktu. Dalam penjelasan RPP tersebut, bekerja secara paruh waktu
              diartikan sebagai bekerja kurang dari 7 jam 1 hari dan kurang dari 35 jam 1 minggu.
                                                           129
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135