Page 147 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 FEBRUARI 2021

Ringkasan

Pemerintah menghentikan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) subsidi upah atau bantuan
subsidi upah (BSU) kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta pada tahun ini. Informasi ini
disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Di APBN 2021, pemerintah hanya
memasukkan tujuh program perlindungan sosial, yakni program keluarga harapan (PKH) bagi 10
juta keluarga, sembako, Kartu Prakerja, Dana Desa, bansos tunai bagi 10 juta keluarga, subsidi
kuota pembelajaran jarak jauh (PJJ), dan diskon listrik. Jumlah dana yang dialokasikan untuk
program ini mencapai Rp150,96 triliun.

SUBSIDI UPAH DICABUT KALA DAYA BELI MASIH SURUT

Subsidi upah dihapus ketika daya beli masih rendah. Pengamat menilai bansos ini memang
kurang tepat sasaran.

Pemerintah menghentikan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) subsidi upah atau bantuan
subsidi upah (BSU) kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta pada tahun ini. Informasi ini
disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Di APBN 2021, pemerintah hanya memasukkan tujuh program perlindungan sosial, yakni
program keluarga harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga, sembako, Kartu Prakerja, Dana Desa,
bansos tunai bagi 10 juta keluarga, subsidi kuota pembelajaran jarak jauh (PJJ), dan diskon
listrik. Jumlah dana yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp150,96 triliun.

"Di APBN 2021 [subsidi upah] belum atau tidak dialokasikan. Nanti kami lihat bagaimana kondisi
ekonomi berikutnya," katanya dalam rekaman yang dibagikan Humas Kementerian
Ketenagakerjaan, Sabtu (30/1/2021).
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai langkah
pemerintah untuk mencabut subsidi upah tidak tepat. Situasi ekonomi yang saat ini belum pulih,
ditambah banyaknya komoditas yang naik tak terkendali, membuat masyarakat semakin
tertekan.

"Kalau dihentikan dampaknya ke daya beli dan juga konsumsi rumah tangga para buruh. Itu
yang memprihatinkan. Tabungan mereka juga habis dipakai konsumsi, ditambah saya melihat
pemerintah ini gagal mengontrol kenaikan harga pangan selama masa pandemi," kata dia
kepada reporter Tirto, Rabu (3/2/2021).

Baiknya subsidi gaji tetap ada meskipun nilainya tidak besar, katanya. Selain akan meringankan
beban pekerja untuk menutup kebutuhan konsumsi, subsidi gaji juga akan meredam potensi
letupan konflik sosial. "Dulu kan bansos itu Rp600 ribu sekarang jadi Rp300 ribu. Kan bisa itu.
Yang penting ada," katanya.

Update Subsidi Upah Pekerja: Tahap 4 Terdapat 2,8 Juta Orang Badan Pusat Statistik (BPS)
mencatat inflasi inti, yang merupakan tolok ukur daya beli dan permintaan, melemah. Inflasi inti
Januari 2021 mencapai 1,56 persen secara yoy . Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan nilainya
lebih rendah dari inflasi inti Desember 2020 yang sudah terpuruk di angka 1,6 persen yoy . Posisi
inflasi inti Januari 2021 juga lebih rendah dari inflasi inti Januari 2020 yang mencapai 2,88
persen.

Situasi ini perlu diwaspadai karena pelemahan daya beli dan permintaan dikhawatirkan akan
berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Pasalnya, lebih dari 50 persen komponennya
disumbang konsumsi rumah tangga, katanya. "Kita harus bekerja sama memulihkan ekonomi
RI," ucap Suhariyanto, Senin (1/2/2021) Di luar inflasi inti, komponen harga masih mencatatkan

146