Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 FEBRUARI 2021
P. 55
Judul Pemerintah Ngandelin Program Kartu Prakerja
Nama Media Rakyat Merdeka
Newstrend Kartu Pra Kerja
Halaman/URL Pg9
Jurnalis NOV
Tanggal 2021-02-07 06:00:00
Ukuran 168x240mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 71.400.000
News Value Rp 214.200.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Subsidi upah dalam anggaran 2021 tidak
dialokasikan, tapi kita akan konsentrasi pada Program Kartu Prakerja. Program ini bukan hanya
meningkatkan kompetensi saja tapi ada insentifnya
negative - Trubus Rahadiansyah (Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti) Daya beli pasti
anjlok lagi karena pendapatan hilang. Karena, Program Kartu Prakerja yang ditawarkan
pemerintah cakupannya tidak bisa seefektif BSU
positive - Trubus Rahadiansyah (Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti) Pemerintah
harus memberikan perlindungan kepada mereka (pekerja) agar tidak sampai kena PHK
(Pemutusan Hubungan Kerja)
negative - Trubus Rahadiansyah (Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti) Saya khawatir,
saat BSU dihilangkan, pengangguran akan menumpuk, kriminalitas dan konflik sosial kembali
meningkat
positive - Said Iqbal (ketua KSPI) Kami akan berkirim surat kepada Presiden Jokowi meminta
agar program subsidi upah untuk buruh dilanjutkan. Karena program ini sangat membantu
menjaga daya beli buruh yang sangat terganggu dampak pandemi Covid-19
neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Dengan adanya bantuan atau subsidi upah akan menjadi buffer
atau penyangga buruh dan keluarganya bertahan hidup. Terlebih di tengah pandemi yang belum
usai
Ringkasan
Pemerintah resmi menghentikan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600 ribu per
bulan untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan. Untuk membantu mereka, Kabinet
Indonesia Maju, kini mau mengandalkan program Kartu Prakerja. MENTERI Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, program subsidi gaji tak dilanjut karena tidak
mendapatkan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.
54

