Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 FEBRUARI 2021
P. 56
PEMERINTAH NGANDELIN PROGRAM KARTU PRAKERJA
Bantuan Subsidi Upah Dihentikan
Pemerintah resmi menghentikan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600 ribu per
bulan untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan. Untuk membantu mereka, Kabinet
Indonesia Maju, kini mau mengandalkan program Kartu Prakerja.
MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, program subsidi gaji tak
dilanjut karena tidak mendapatkan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) 2021.
"Subsidi upah dalam anggaran 2021 tidak dialokasikan, tapi kita akan konsentrasi pada Program
Kartu Prakerja. Program ini bukan hanya meningkatkan kompetensi saja tapi ada insentifnya,"
ungkap Ida. di Jakarta, Kamis (4/2).
Ia mengungkapkan, alokasi untuk Kartu Prakerja tahun ini cukup besar, yakni sekitar Rp 20
triliun. Peningkatan anggaran itu karena di dalamnya terdapat komponen bantuan insentif untuk
pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan angkatan kerja baru.
Disebutkannya, total bantuan yang didapat sebesar Rp 3,55 juta. Rinciannya, Rp 600 ribu untuk
biaya pelatihan tiap bulan selama empat bulan, atau total Rp 2,4 juta. Sebesar Rp 1 juta sebagai
insentif biaya pelatihan. Dan, Rp 150 ribu sebagai biaya survei.
Terkait penyaluran BSU 2020, Menteri Ida menjelaskan, BSU telah disalurkan pihaknya kepada
12 juta pekerja berpenghasilan di bawah Rp 5 juta.
Penyaluran BSU dilakukan selama 4 bulan dengan penyaluran dua termin, yang tiap terminnya
sebesar Rp 1,2 juta.
Prosesnya Berbelit
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyebut,
penghapusan BSU bakal menekan daya beli masyarakat, khususnya pekerja yang sebelumnya
menerima BSU.
"Daya beli pasti anjlok lagi karena pendapatan hilang. Karena, Program Kartu Prakerja yang
ditawarkan pemerintah cakupannya tidak bisa seefektif BSU," kata Trubus kepada Rakyat
Merdeka, kemarin.
Selain itu, lanjut dia, masyarakat sulit mengakses program Kartu Pra Kerja. Karena, birokrasi
pendaftaran berbelit. Tak hanya itu, sasaran pelatihan pun tidak jelas sehingga tidak
memberikan dampak terhadap kinerja perekonomian.
Ia meminta, pemerintah memberikan jaminan kepada para pekerja menyusul penyetopan
program BSU.
"Pemerintah harus memberikan perlindungan kepada mereka (pekerja) agar tidak sampai kena
PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)," kata Trubus.
Ia menilai, program BSU cukup bagus. Program BSU membantu pelaku usaha untuk bisa
bernapas di tengah tekanan pandemi. Stimulus itu juga membantu pekerja menyisihkan
sebagian uang yang diterima untuk kebutuhan lain.
"Saya khawatir, saat BSU dihilangkan, pengangguran akan menumpuk, kriminalitas dan konflik
sosial kembali meningkat," tegasnya.
55
