Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 AGUSTUS 2021

Ida Fauziyah berharap dengan adanya BSU ini diharapkan perusahaan-perusahaan yang pegawai
atau buruhnya mendapatkan bantuan subsidi upah agar tidak melakukan Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) kepada karyawannya. Selain itu, Ia berharap sebisa mungkin pemutusan PHK
dilakukan hanya untuk keputusan akhir.

BSU ini disampaikan Ida Fauziyah, harus memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021. Peraturan tersebut berisikan,
penerima BSU adalah warga negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang masih
aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini harus dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan sampai
dengan bulan Juni 2021.

“Selain itu pekerja atau buruh yang mendapatkan bantuan mempunyai gaji atau upah paling
banyak sebesar Rp 3.500.000 dengan ketentuan pekerja atau buruh yang bekerja di wilayah
dengan upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten lebih besar dari Rp 3.500.000
maka persyaratan gaji atau upah tersebut menjadi paling banyak akan dibulatkan ke atas hingga
ratusan ribu penuh,” ujar Ida Fauziah dalam B-Talk kompas tv, Selasa (3/8).
Ida Fauziah mencontohkan, upah minimum provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 4.416.185
dibulatkan menjadi Rp 4.500.000. Persyaratan lain penerima BSU adalah, pekerja yang berada
di wilayah PPKM level 3 dan level 4 yang ditetapkan pemerintah sebagaimana dalam lampiran
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021.
Selanjutnya, BSU di 2021 ini akan diutamakan untuk pekerja atau buruh yang bekerja pada
sektor industri barang dan konsumsi, transportasi, aneka industri, properti, dan real estate,
perdagangan dan jasa (kecuali jasa pendidikan dan kesehatan).

“Ini adalah penerima utama BSU di luar sektor kritikal yang tidak bisa beroperasi dan merekalah
yang selama ini memang merasakan dampak dari PPKM baik level 3 atau 4. Selain itu, BSU ini
juga termasuk salah satu terobosan yang diambil oleh pemerintah untuk membantu
meningkatkan konsumsi pekerja atau buruh,” tandasnya.

41