Page 106 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 106
Ringkasan
Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP Pandapotan Sinaga, mengkritisi keputusan Gubernur DKI Anies
Baswedan yang merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 menjadi 5,1%.
Pandapotan menilai keputusan itu menabrak aturan yang ditetapkan pemerintah pusat.
PDIP DKI SEBUT KEPGUB TERKAIT REVISI UMP JADI 5,1% TABRAK ATURAN
Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP Pandapotan Sinaga, mengkritisi keputusan Gubernur DKI Anies
Baswedan yang merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 menjadi 5,1%.
Pandapotan menilai keputusan itu menabrak aturan yang ditetapkan pemerintah pusat.
"Ini kan keputusan penetapan itu juga udah lintas daerah juga kan. Itu (dirumuskan) dari pusat
juga, pasti udah koordinasi dengan pusat juga kan Disnaker, Kementerian juga mempertanyakan
dasar perubahannya, revisi nya," kata Pandapotan kepada wartawan, Selasa (21/12/2021).
Sekretaris Komisi B DPRD DKI itu memandang Anies terkesan terburu-buru dalam menentukan
besaran UMP. Semestinya, tak perlu ada revisi UMP jika besaran kenaikan dipikirkan melalui
kajian komprehensif. Pandapotan khawatir revisi ini malah menimbulkan kisruh antarpihak
hingga menabrak aturan yang ditetapkan.
"Kalau misalnya pada saat penetapan awalnya kenapa tidak dibikin kajian yang sangat matang
sehingga jangan membuat kisruh, ini kan bisa menciptakan suasana kisruh perseteruan tidak
kondusif antara pekerja dan pengusaha," ujarnya.
"Iya (tabrak aturan). Dia udah tetapkan peraturan dia, dia rubah, kenapa buru-buru? Harusnya
dia tetapkan dulu," sambungnya.
Tak hanya itu, Pandapotan juga menilai revisi itu tak memiliki dasar hukum yang jelas. Sehingga,
Dia menduga besaran UMP kali ini bakal direvisi ulang.
"Apakah ada pertemuan dengan asosiasi pengusaha, terus mereka (Disnaker) bilang 'iya bang,
ini masih kami pelajari nantinya', mungkin akan kita keluarkan lagi seakan-akan mengikuti, nggak
tau lah apakah itu revisi atau nggak. Cuman artinya kan kebijakan yang dibuat tidak ini (fix),
makanya saya lihat ada kemungkinan revisi lagi," sebutnya.
Lebih lanjut, Pandapotan mengatakan Komisi B DPRD DKI berencana melakukan pemanggilan
terhadap Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta terkait UMP. Rencananya,
pemanggilan akan dilakukan dalam waktu dekat.
"Kita mau jadwalkan supaya kita panggil Disnaker untuk rapat kerja," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta menuai protes di
kalangan pengusaha. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta seluruh pihak dapat
objektif melihat situasi perekonomian saat ini yang semakin membaik dalam menentukan
besaran UMP.
"Jadi saya ingin sampaikan ke semua cobalah objektif, tahun lalu yang sulit saja itu 3,3%. Tahun
ini ekonomi sudah bergerak, masa kita masih mengatakan 0,8 itu sebagai angka yang pas. Ini
akal sehat aja nih, kan common sense," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka
Selatan, Jakarta Pusat, Seni (20/12/2021).
Anies awalnya mengatakan kenaikan UMP hanya sebesar 0,8 persen jika mengacu pada formula
UMP yang diatur pemerintah. Sedangkan pada 2020, kenaikan UMP mencapai 3,3%. Padahal
105
