Page 102 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 102
Pandapotan menilai kenaikan UMP DKI yang berubah-ubah telah menciptakan ketidakpastian
hukum. Konsekuensi lanjutannya, kata dia, terjadinya kegaduhan di tengah masyarakat.
"Jadi saya pikir ini mau menciptakan kegaduhan terhadap rakyatnya. Kenapa begitu? Karena itu
akan menciptakan suasana tidak kondusif antara pengusaha dengan buruh," katanya.
Selain itu, katanya, revisi tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat serta perlu
disepakati bersama semua pihak yang berkepentingan. Menurut dia, bisa saja revisi diterima
oleh pengusaha yang mampu dan mapan, sementara pengusaha yang tidak mampu, apalagi
terdampak pandemi Covid-19, akan kesulitan dengan kenaikan UMP 5,1% tersebut.
"Ini menciptakan kegaduhan, buktinya asosiasi pengusaha langsung ke PTUN untuk revisinya.
Jadi kepercayaan buruh ke pengusaha tidak kondusif lagi. Nanti kami Komisi B DPRD bakal
panggil lagi (jajaran Pemprov DKI) untuk tanya dasar revisinya," kata Pandapotan.
Sumber: BeritaSatu.com
101
