Page 104 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

KEMNAKER UNGKAP ALASAN KONTRA REVISI UMP 2022 DKI 5,1% MESKI
DIKLAIM DEMI KEADILAN
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi penyesuaian upah minimum provinsi (UMP) 2022
DKI Jakarta sebesar 5,1 persen. Kebijakan ini menuai pro dan kontra, salah satunya karena
dianggap bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.

Salah satu yang kontra adalah Kementerian Ketenagakerjaan yang menyayangkan keputusan
Anies. Padahal revisi UMP 2022 DKI Jakarta, menurut Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria, karena
menyoroti rasa keadilan.

Lantas mengapa Kemenaker bersikeras menyayangkan kebijakan Anies ini? Kepala Biro Humas
Kemenaker, Chairul Fadhly Harahap, menjelaskan bahwa revisi UMP 2022 yang dilakukan Anies
telah menimbulkan polemik di masyarakat.

Karena itulah, Chairul menegaskan pihaknya akan menggelar mediasi setiap pihak yang
berselisih terkait revisi UMP 2022 DKI Jakarta, seperti pemerintah, pengusaha, dan serikat
pekerja atau buruh. Selain itu, Kemenaker juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam
Negeri terkait pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah setempat.

"Kemnaker siap hadir untuk memfasilitasi jika ada perbedaan pandangan, termasuk kenaikan
upah minimum di DKI," tutur Chairul dalam keterangan resminya, Selasa (21/12). "Karena unsur
pembinaannya yang kita kedepankan." Chairul menegaskan bahwa seharusnya pengupahan
disesuaikan dengan PP 36/2021. Penetapan upah pun seharusnya melalui musyawarah tripartit
antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

"Upah minimum itu penetapannya telah disepakati oleh tiga pihak," tegas Chairul. "Upah itu
memang hak pekerja tapi juga harus diingat dan disesuaikan dengan kemampuan pengusaha."
Sementara itu, kenaikan UMP 2022 yang diberlakukan Anies Baswedan diprotes oleh pengusaha
namun dipuji kubu pekerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal
misalnya yang mengecam rencana Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menggugat
keputusan Anies.

Said Iqbal berpandangan bahwa revisi UMP 2022 memenuhi keadilan untuk buruh dan pekerja.
Selain itu, UMP 2022 yang diterapkan Anies juga mempertimbangkan semua kepentingan,
termasuk demi menjaga daya beli masyarakat.

""Naiknya UMP DKI Jakarta sebesar 5,1 persen sudah memproyeksikan akan terjadi peningkatan
konsumsi di DKI," jelas Said Iqbal. "Seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang
diproyeksikan 4-5 persen di tahun 2022."

103