Page 105 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

Judul PDIP DKI Sebut Kepgub Terkait Revisi UMP Jadi 5,1% Tabrak Aturan
Nama Media detik.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5865089/pdip-dki-sebut-kepgub-terkait-
revisi-ump-jadi-51-tabrak-aturan
Jurnalis Tiara Aliya Azzahra
Tanggal 2021-12-21 22:55:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Pandapotan Sinaga (Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP) Ini kan keputusan penetapan itu
juga udah lintas daerah juga kan. Itu (dirumuskan) dari pusat juga, pasti udah koordinasi dengan
pusat juga kan Disnaker, Kementerian juga mempertanyakan dasar perubahannya, revisi nya

negative - Pandapotan Sinaga (Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP) Kalau misalnya pada saat
penetapan awalnya kenapa tidak dibikin kajian yang sangat matang sehingga jangan membuat
kisruh, ini kan bisa menciptakan suasana kisruh perseteruan tidak kondusif antara pekerja dan
pengusaha

negative - Pandapotan Sinaga (Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP) Iya (tabrak aturan). Dia udah
tetapkan peraturan dia, dia rubah, kenapa buru-buru? Harusnya dia tetapkan dulu

neutral - Pandapotan Sinaga (Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP) Apakah ada pertemuan dengan
asosiasi pengusaha, terus mereka (Disnaker) bilang 'iya bang, ini masih kami pelajari nantinya',
mungkin akan kita keluarkan lagi seakan-akan mengikuti, nggak tau lah apakah itu revisi atau
nggak. Cuman artinya kan kebijakan yang dibuat tidak ini (fix), makanya saya lihat ada
kemungkinan revisi lagi

neutral - Pandapotan Sinaga (Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP) Kita mau jadwalkan supaya kita
panggil Disnaker untuk rapat kerja

negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Jadi saya ingin sampaikan ke semua cobalah
objektif, tahun lalu yang sulit saja itu 3,3%. Tahun ini ekonomi sudah bergerak, masa kita masih
mengatakan 0,8 itu sebagai angka yang pas. Ini akal sehat aja nih, kan common sense

positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Karena itulah kita putuskan 5,1 persen dan
kami harap ini bisa dilihat secara bijaksana demi kebaikan semuanya

104