Page 100 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 100
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri).
"Pada prinsipnya, kami akan mengkoordinasikan hal-hal yang bertentang dengan kebijakan
dengan Kemendagri," kata Kepala Biro Humas Kemenaker Chairul Fadhly Harahap ketika ditanya
sanksi untuk Anies, Senin (20/12).
Sanksi terhadap Anies, kata dia, akan diberikan oleh Kemendagri. Sebab, semua hal yang
menyangkut pemerintah daerah berada di bawah kewenangan Kemendagri.
Adapun bentuk sanksinya sudah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa gubernur yang tak menjalankan program
strategis nasional dapat dijatuhi sanksi.
Dalam hal ini sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian
permanen. Chairul menjelaskan, penetapan UMP 2022 memang merupakan program strategis
nasional.
Dalam prosesnya, penetapan UMP 2022 harus mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Menurut Chairul, Gubernur Anies telah melanggar PP
tersebut dalam menetapkan UMP DKI 2022.
Untuk diketahui, jika mengacu pada formula dalam PP 36, UMP DKI hanya naik 0,85 persen,
bukan 5,1 persen. Pada Sabtu, 18 Desember, Anies memutuskan untuk mengubah besaran
kenaikan UMP 2022 sebesar 5,1 persen atau Rp 225.667. Sehingga besaran UMP 2022 menjadi
Rp 4.641.854.
Terjadi kenaikan upah yang cukup signifikan dibanding keputusan Anies sebelumnya. Pada 22
November, Anies menetapkan kenaikan UMP 2022 sebesar 0,85 persen atau Rp 37.748 saja.
99
