Page 95 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 95
Judul Kemnaker Gagalkan Pengiriman 59 Calon Pekerja Migran Ilegal
Nama Media urbancity.id
Newstrend PMI Ilegal
Halaman/URL https://www.urbancity.id/kemnaker-gagalkan-pengiriman-59-calon-
pekerja-migran-ilegal/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-22 00:12:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen Binapenta, Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan berhasil menggagalkan pengiriman 59 orang Calon Pekerja
Migran Indonesia (CPMI) diduga ilegal di kawasan Bintara, Bekasi, Jawa Barat. Para CPMI ini
akan diproses untuk diberangkatkan ke Timur Tengah dengan dijanjikan bekerja sebagai pekerja
rumah tangga (domestic workers).
KEMNAKER GAGALKAN PENGIRIMAN 59 CALON PEKERJA MIGRAN ILEGAL
BEKASI,urbancity.id — Kementerian Ketenagakerjaan berhasil menggagalkan pengiriman 59
orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) diduga ilegal di kawasan Bintara, Bekasi, Jawa
Barat. Para CPMI ini akan diproses untuk diberangkatkan ke Timur Tengah dengan dijanjikan
bekerja sebagai pekerja rumah tangga (domestic workers).
Peristiwa tersebut berawal dari sidak yang dilakukan oleh Satgas Pelindungan PMI Kemnaker
yang terdiri dari Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Dit.
P2PMI) dan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselematan dan
Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker dan K3) pada Senin (20/12/2021).
Sidak dilakukan sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat kepada Dit. Bina P2PMI Kemnaker
yang meminta pertolongan dikarenakan adanya dugaan penempatan PMI secara ilegal.
Dari hasil sidak diketahui, para CPMI yang akan dikirim ke Arab Saudi, Qatar, dan UEA ini
dijanjikan bekerja sebagai pekerja rumah tangga (domestic workers) dan tiap-tiap CPMI juga
telah diiming-imingi uang saku atau uang tinggal sebesar 5 hingga 7 juta.
Selain itu, penempatan PMI tersebut akan dilakukan oleh orang perseorangan dan bukan oleh
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang telah mendapatkan izin dari
pemerintah.
Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen
Binapenta dan PKK), Suhartono, mengatakan, sidak ini merupakan upaya pelindungan bagi WNI
94
