Page 93 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 93
Judul Naikkan UM 5,1 Persen, Pengusaha Gugat Gubernur DKI Jakarta
Nama Media harianbhirawa.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.harianbhirawa.co.id/naikkan-um-51-persen-pengusaha-
gugat-gubernur-dki-jakarta/
Jurnalis Helmi Supriyatno
Tanggal 2021-12-22 00:32:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Chairul Fadly Harahap (Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker))
Upah Minimum itu, penetapannya telah disepakati oleh tiga pihak. Yakni pekerja, pengusaha dan
pemerintah dalam Tripartit. Upah itu memang hak pekerja, tapi harus diingat dan disesuaikan
dengan kemampuan pengusaha pula
negative - Chairul Fadly Harahap (Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker))
Kemnaker telah berkoordinasi dengan Kemendagri, dalam pembinaan dan pengawasan
kebijakan daerah. Khususnya kebijakan Gubernur DKI Jakarta. Kemnaker juga siap hadir untuk
mem-fasilitasi perbedaan pendapat ini. Termasuk kenaikan UM DKI Jakarta yang dinaikkan
sepihak oleh Gubernur nya. Unsur pembinaan yang kita kedepannya
Ringkasan
Kebijakan sepihak Gubernur DKI Jakarta yang menaikan Upah Minimum (UM) menjadi 5,1% dari
kesepakatan UM naik 0,8%, mengundang polemik di masyarakat. Kenaikan UM 2022 sebesar
0.8% itu bahkan sudah diberlakukan pemerintah lewat PP nomor 36 tahun 2021. Artinya,
pemerintah daerah dalam penetapan UM, harus mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Pihak yang pro kebijakan UM naik 5,1% yakni para pekerja/buruh, memuji keberanian Gubernur
DKI Jakarta. Sebaliknya yang kontra, yakni para pengusaha, akan menggugat Gubernur DKI
Jakarta. Karena Gubernur dianggap telah melanggar kesepakatan bersama dalam Tripartit, yakni
kenaikan UM sebesar 0,8%.
NAIKKAN UM 5,1 PERSEN, PENGUSAHA GUGAT GUBERNUR DKI JAKARTA
Kebijakan sepihak Gubernur DKI Jakarta yang menaikan Upah Minimum (UM) menjadi 5,1% dari
kesepakatan UM naik 0,8%, mengundang polemik di masyarakat. Kenaikan UM 2022 sebesar
0.8% itu bahkan sudah diberlakukan pemerintah lewat PP nomor 36 tahun 2021. Artinya,
pemerintah daerah dalam penetapan UM, harus mengacu pada ketentuan yang berlaku.
92
