Page 91 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 91
Judul Satgas Pekerja Migran Gagalkan Pemberangkatan 59 TKI Ilegal di
Bekasi
Nama Media republika.co.id
Newstrend PMI Ilegal
Halaman/URL https://www.republika.co.id/berita/r4h8h3384/satgas-pekerja-migran-
gagalkan-pemberangkatan-59-tki-ilegal-di-bekasi
Jurnalis Andi Nur Aminah
Tanggal 2021-12-22 00:55:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta, Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
menggagalkan pemberangkatan 59 orang calon PMI ilegal di Kota Bekasi, Senin (20/12). Mereka
diketahui bakal diperkerjakan sebagai pekerja rumah tangga (PRT) di negara Timur Tengah.
SATGAS PEKERJA MIGRAN GAGALKAN PEMBERANGKATAN 59 TKI ILEGAL DI
BEKASI
BEKASI -- Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) menggagalkan pemberangkatan 59 orang calon PMI ilegal di Kota Bekasi, Senin
(20/12). Mereka diketahui bakal diperkerjakan sebagai pekerja rumah tangga (PRT) di negara
Timur Tengah.
Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
Kemenaker, Suhartono mengatakan, pengungkapan upaya pengiriman PMI ilegal ini bermula
dari laporan masyarakat kepada Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia. Satgas Perlindungan PMI lantas melakukan sidak ke sebuah rumah yang dijadikan
tempat penampungan mereka di Bintara, Kota Bekasi.
Suhartono menjelaskan, 59 orang PMI ilegal itu bakal dikirim ke Arab Saudi, Qatar dan Uni Emirat
Arab.
"Para CPMI ini dijanjikan bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan tiap-tiap CPMI diiming-
imingi uang saku atau uang tinggal sebesar Rp 5 hingga Rp 7 juta," kata Suhartono dalam siaran
persnya, Selasa (21/12).
Penempatan PMI tersebut, kata Suhartono, akan dilakukan oleh seorang calo. Padahal,
penempatan PMI hanya boleh dilakukan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
(P3MI) yang telah mendapatkan izin dari pemerintah.
90
