Page 86 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 86

Judul               Singgung Polemik UM DKI, Kemnaker Apresiasi Gubernur yang
                                    Tetapkan UM Berdasar PP Pengupahan
                Nama Media          liputan.co.id
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://liputan.co.id/2021/12/singgung-polemik-um-dki-kemnaker-
                                    apresiasi-gubernur-yang-tetapkan-um-berdasar-pp-pengupahan/
                Jurnalis            zul fasli
                Tanggal             2021-12-22 02:22:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Sikap kita adalah penetapan
              Upah Minimum (UM) harus tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

              neutral  -  Chairul  Fadhly  Harahap  (Kepala  Biro  Humas  Kemnaker)  Upah  Minimum  itu
              penetapannya telah disepakati oleh tiga pihak, upah itu memang hak pekerja tapi juga harus
              diingat dan disesuaikan dengan kemampuan pengusaha
              neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Kemnaker siap hadir untuk
              memfasilitasi jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan upah minimum di DKI, karena
              unsur pembinaannya yang kita kedepankan



              Ringkasan
              Pemerintah  telah  memberlakukan  PP  Nomor  36  Tahun  2021  tentang  Pengupahan  sebagai
              landasan hukum penetapan Upah Minimum (UM) di seluruh daerah di Indonesia. Pemerintah
              berharap, seluruh Pemerintah Daerah dalam menetapkan UM di daerahnya untuk mengacu pada
              ketentuan yang berlaku.


              SINGGUNG POLEMIK UM DKI, KEMNAKER APRESIASI GUBERNUR YANG TETAPKAN
              UM BERDASAR PP PENGUPAHAN

              Pemerintah  telah  memberlakukan  PP  Nomor  36  Tahun  2021  tentang  Pengupahan  sebagai
              landasan hukum penetapan Upah Minimum (UM) di seluruh daerah di Indonesia.
              Pemerintah berharap, seluruh Pemerintah Daerah dalam menetapkan UM di daerahnya untuk
              mengacu pada ketentuan yang berlaku.




                                                           85
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91