Page 81 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 81
Apa arahan Apindo kepada pengusaha di Jakarta?
Kami mengimbau seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI 2022,
sembari menunggu putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap. Sambil menunggu itu, tetap
mengikuti keputusan sebelumnya, yakni Keputusan Gubernur DKI Nomor 1395 Tahun 2021.
Kenapa Apindo mengeluarkan arahan begitu?
Karena, revisi UMP ini melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah. Sehingga, berpotensi
menimbulkan iklim yang tidak kondusif bagi hubungan industrial dan perekonomian nasional.
Apa yang mesti dilakukan Pemerintah Pusat terhadap Pemprov DKI?
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 373, intinya Pemerintah
Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
caption:
Apindo akan menggugat revisi UMP DKI ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika
Gubernur DKI Anies Baswedan benar-benar mengimplementasikan perubahan regulasi tersebut.
80
