Page 80 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

Judul Kami Bakal Gugat Revisi UMP Ke PTUN
Nama Media Rakyat Merdeka
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg2
Jurnalis NNM
Tanggal 2021-12-22 04:31:00
Ukuran 246x166mmk
Warna Warna
AD Value Rp 66.420.000

News Value Rp 332.100.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan
Revisi UMP ini bertentangan dengan Pasal 29 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021,
yakni mengenai waktu penetapan upah minimum yang selambat-lambatnya ditetapkan pada 21
November 2021.

KAMI BAKAL GUGAT REVISI UMP KE PTUN
Bagaimana respons Apindo tentang keputusan Gubernur DKI menaikkan UMP?

Revisi UMP ini bertentangan dengan Pasal 29 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021,
yakni mengenai waktu penetapan upah minimum yang selambat-lambatnya ditetapkan pada 21
November 2021.

Menghadapi situasi ini, apa langkah Apindo?
Kami meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk memberikan sanksi kepada
kepala daerah yang melawan regulasi ketenagakerjaan, terutama perihal pengupahan. Sebab,
hal itu berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi dunia usaha dan perekonomian
nasional.
Adakah langkah lainnya?

Apindo juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembinaan kepada
Gubernur DKI yang tidak memahami peraturan pemndang-undangan ini. Pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat, merupakan amanat Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Akankah Apindo menempuh langkah hukum?

Apindo akan menggugat revisi UMP DKI ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika
Gubernur DKI Anies Baswedan benar-benar mengimplementasikan perubahan regulasi tersebut.

79