Page 76 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

Rencananya ada beberapa kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan berkenaan dengan
kegiatan sistem manajemen Jabar Migrant Service Center, diantara-nya telah terumuskannya
sebuah business plan dan business pmcess dari Jabar Migrant Service Center.

"Yang bersamaan dengan proses perumusan business plan ini, juga telah terselenggara
sosialisasi JMSC ke berbagai perangkat daerah, perusahaan, dan organisasi," kata dia.

MINAT JADI PMI TINGGI

Sementara itu, minat masyarakat Kabupaten Cirebon untuk menjadi PMI masih tinggi karena
upah sebagai pekerja di luar negeri itu lebih besar dibandingkan bekerja di dalam negeri. Titin
Supriatin, 30, warga Kelurahan Pejambon, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon mengaku
sangat tertarik menjadi PMI. Upah bekerja di perusahaan lokal, dianggap belum memenuhi
kebutuhan hidup.

"Saya punya mimpi bangun rumah, beli tanah, atau juga membahagiakan orang tua. Kalau
bekerja di sini, gajinya belum cukup," kata Titin di Kabupaten Cirebon.

Titin mengatakan, kalau ia sampai saat ini masih mencari jasa penyalur tenaga kerja resmi dan
tercatat oleh pemerintah. Bila terjadi hal yang tidak diinginkan, perusahaan tersebut bisa
bertanggung jawab.

"Banyak tawaran, tapi perusahaannya tidak jelas. Saya ingin yang jelas-jelas saja, supaya aman
saat bekerja nanti," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Cirebon Imron Rosyadi menyebutkan pemerintah bakal
menjamin keselamatan para PMI. Hal tersebut sesuai Undang-undang (UU) nomor 18 tahun
2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.

"PMI ini harus dilindungi mulai dari sebelum bekerja, saat bekerja, atau pun sesudah bekerja.
Melalui desiminasi ini, perlindungan akan dimulai dari tingkat desa," kata Imron.

Imron menyebutkan Kabupaten Cirebon merupakan daerah kantong PMI terbanyak kedua di
Jawa Barat, di bawah Kabupaten Indramayu. Tercatat, pada 2019 jumlah warga yang berangkat
menjadi PMI sebanyak 9.931 orang. Sedangkan hingga akhir 2020, jumlah PMI di Kabupaten
Cirebon yang berangkat menurun menjadi 2.803 orang.

"Hal tersebut karena adanya pandemi Covid-19, dimana negara tujuan melarang adanya
kedatangan warga asing," kata Imron.

Melalui desiminasi ini pun, kata Imron, pemerintah desa/kecamatan diminta melakukan
penguatan kompetensi bagi calon PMI. Sehingga nantinya, pekerja tersebut bisa berangkat
secara legal. Selain itu, pemerintah desa/ kecamatan harus menyediakan informasi
ketenagakerjaan dan layanan migrasi di tingkat desa.

"Nantinya, masyarakat yang akan berangkat ke negara tujuan bisa tahu bagaimana kondisi di
sana, hak serta kewajiban setelah bekerja. Jadi nantinya, tidak lagi ada masalah yang menimpa
PMI," katanya.

Imron pun mengimbau, kepada calon PMI harus mampu memilih jasa penyalur tenaga kerja
yang legal, nantinya bila terjadi permasalahan, pemerintah bisa melakukan upaya pertolongan.
Sepanjang 2021, kata Imron, terjadi 15 kasus yang menimpa PMI asal Kabupaten Cirebon.
Permasalahan tersebut terjadi karena hilang kontak, kekerasan fisik/verbal, hingga gaji tidak
dibayarkan.

75