Page 72 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 72
Judul Anies Baswedan: Demi Keadilan Pengusaha Wajib Patuh
Nama Media Kontan
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg14
Jurnalis vendy susanto
Tanggal 2021-12-22 04:58:00
Ukuran 87x287mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 18.487.500
News Value Rp 55.462.500
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pengusaha di DKI Jakarta wajib mematuhi peraturan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta
mengenai penetapan upah minimum tahun 2022. Ini setelah Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan merevisi ketentuan upah minimum di DKI Jakarta, dari sebelumnya yag naik sebesar
Rp 37.749 atau 0,85% meryadi 5,1% atau sekitar Rp 225.000.
ANIES BASWEDAN: DEMI KEADILAN PENGUSAHA WAJIB PATUH
Pengusaha di DKI Jakarta wajib mematuhi peraturan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta
mengenai penetapan upah minimum tahun 2022.
Ini setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi ketentuan upah minimum di DKI
Jakarta, dari sebelumnya yag naik sebesar Rp 37.749 atau 0,85% meryadi 5,1% atau sekitar Rp
225.000.
Alhasil, upah minimum DKI Jakarta untuk tahun 2022 dari sebelumnya sebesar Rp 4.453.953,
tahun depan menjadi Rp 4.641.854.
Anies menyatakan, pertimbangan Pemprov DKI Jakarta merevisi aturan tersebut ialah untuk
memenuhi rasa keadilan.
"Situasinya membuat kami di daerah harus memilih, mana yang lebih penting: administratif atau
keadilan," kata Gubernur Anies dalam keterangannya kepada KONTAN, Selasa (21/12).
Anies menyatakan, tahun 2020, ketika ekonomi Indonesia termasuk Jakarta terpuruk, upah
minimum provinsi (UMP) yang dibuat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk DKI
Jakarta bisa naik 3,3% untuk tahun 2021. Alhasil, Anies menandaskan, tak relevan ketika
ekonomi domestik membaik, tapi upah tahun 2022 hanya naik 0,8%.
Langkah Anies ini mendapat penolakan dari pengusaha. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Nurjaman menyatakan, pengusaha berniat menggugat
penetapan upah minimum di DKI Jakarta ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena
71
