Page 69 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

belum semua aturan turunan disahkan dan implementasinya minim pengawasan," ujar Savitri
Wisnu, Sekretaris Nasional JBM, Minggu (19/12/2021), dalam keterangan pers secara daring.
Hingga kini, menurut Savitri, layanan terpadu satu atap, yang sudah dibangun di 45 wilayah di
tingkat daerah, masih belum berjalan semua sesuai fungsinya. Akibatnya, calon PMI masih
menggunakan calo atau sponsor yang berujung pada praktik ilegal atau tidak pro-sedural yang
membahayakan nyawa mereka.

"Kasus calon PMI yang meninggal di perairan laut ini bukanlah kasus baru. Kasus ini akan terus
bertambah bila implementasi UU PPMI tidak dijalankan secara paripurna oleh pemerintah pusat
hingga desa. Apalagi, di masa pandemi Covid-19, kerentanan PMI, khususnya perempuan PMI,
berlapis," ujar Savitri.

Karena itu, perlu ada peta jalan perlindungan PMI sesuai dengan mandat UU PPMI yang
dilaksanakan para penyedia layanan perlindungan PMI. Peta jalan menjadi penting karena,
menurut data Badan Pelindungan Peketja Migran Indonesia (BP2MI), angka penempatan PMI
selama lima tahun terakhir mencapai lebih dari 200.000 PMI setiap tahun. Angka itu belum
termasuk PMI ilegal.

Jumlah kasus tinggi

Urgensi perlindungan PMI makin tinggi karena masifnya kasus yang teijadi. Data pengaduan
kasus Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menunjukkan, dalam 10 tahun terakhir (2010-
2020), terdapat 3.099 pengaduan kasus. Tahun 2020 merupakan tahun dengan jumlah
pengaduan kasus tertinggi, yaitu 643 pengaduan.

Tidak hanya itu, dalam Catatan Tahunan Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan
(Komnas Perempuan) 2021juga terdapat 255 kasus perdagangan orang. Dari jumlah itu,
sebanyak 157 kasus merupakan kasus perdagangan pada perempuan PMI.

Dengan berbagai kasus yang terus menimpa PMI, Sekretaris Jenderal SBMI Bobi Alwi
menegaskan, upaya perlindungan terhadap PMI tak bisa diabaikan. Implementasi UU PPMI harus
segera diwujudkan. Sebab, berdasarkan catatan JBM, sampai sekarang implementasi UU PPMI
masih mengalami berbagai kendala karena keterlambatan pembentukan peraturan
pelaksana/aturan turunan.
Hingga saat ini masih terdapat tiga aturan yang belum disahkan, yakni Peraturan Presiden Atase
Ketenagakerjaan, Rancangan Peraturan Pemerintah Anak Buah Kapal (ABK), dan Peraturan
BP2MI mengenai persyaratan sebelum bekerja, serta peraturan menteri yang mengatur
mekanisme layanan terpadu satu atap.

Perbudakan ABK

Sementara kasus perbudakan yang menimpa ABK juga terus mencuat. Menurut data terakhir
yang dihimpun SBMI, ada 45 ABK yang meninggal di laut lepas.

Mereka yang bekerja di kapal ikan asing jarak jauh kerap kali mendapat perlakuan yang tidak
manusiawi. Mereka mengalami kekerasan fisik dan mental, upah tak dibayar, serta tak disediakan
tempat tinggal dan makanan yang tak layak.

Situasi itu membuat banyak ABK jatuh sakit hingga meninggal di atas kapal. Beberapa dari
jenazah mereka bahkan terpaksa dilarung ke laut dengan alasan membahayakan awak kapal
lainnya.

68