Page 64 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 64
Judul Wagub DKI akui revisi UMP belum sesuai PP No 36 Tahun 2021
Nama Media kalbar.antaranews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://kalbar.antaranews.com/berita/499677/wagub-dki-akui-revisi-
ump-belum-sesuai-pp-no-36-tahun-2021
Jurnalis Teguh Imam Wibowo
Tanggal 2021-12-22 05:13:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Memang ini (penyesuaian UMP 5,1
persen) belum sesuai dengan PP 36
negative - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) DKI ini kota administratif semua ada
di provinsi, jadi kalau kebijakan di provinsi semuanya mengikuti formula yang lama, itu naiknya
kecil sekali, bayangkan masa naiknya Rp37 ribu atau 0,8 persen, tidak sampai satu persen, kan
belum memenuhi rasa keadilan
Ringkasan
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui revisi penyesuaian Upah Minimum
Provinsi (UMP) 2022 menjadi 5,1 persen belum sesuai dengan regulasi pengupahan seperti
tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021.
WAGUB DKI AKUI REVISI UMP BELUM SESUAI PP NO 36 TAHUN 2021
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui revisi penyesuaian Upah Minimum
Provinsi (UMP) 2022 menjadi 5,1 persen belum sesuai dengan regulasi pengupahan seperti
tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021.
"Memang ini (penyesuaian UMP 5,1 persen) belum sesuai dengan PP 36," kata Riza Patria di
Balai Kota Jakarta, Selasa.
Adapun dalam PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan mengatur formula penyesuaian UMP
dengan menggunakan inflasi atau nilai pertumbuhan ekonomi provinsi berdasarkan data
lembaga bidang statistik.
Namun, lanjut dia, formula UMP dalam PP 36 tahun 2021 itu tidak sesuai dengan kondisi di
Jakarta, berbeda dengan daerah lain di Indonesia karena adanya otonomi daerah. Riza
menjelaskan di daerah lain apabila penyesuaian UMP lebih kecil di tingkat provinsi, maka di
tingkat kabupaten/kota bisa dinaikkan karena adanya otonomi daerah.
63
