Page 63 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 63
Dalam Negeri (Kemendagri) menilai kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang menaikkan UMP 5,1%
di 2022 sudah melawan hukum regulasi ketenagakerjaan, terutama pengupahan.
"Hal tersebut juga berpotensi menimbulkan iklim yang tidak kondusif bagi hubungan industrial
dan perekonomian nasional," ucap Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, Senin (20/12).
Kalangan pengusaha akan menggugat aturan revisi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) jika Gubernur DKI benar-benar mengimplementasikan regulasi perubahan tersebut.
Pemprov DKI Jakarta dinilai secara sepihak melakukan revisi UMP DKI Jakarta 2022 tanpa
memperhatikan pendapat dunia usaha, khususnya Apindo DKI Jakarta yang menjadi bagian dari
Dewan Pengupahan Daerah sebagai unsur dunia usaha. Dewan Pengupahan Daerah terdiri dari
unsur tripartit yakni pemerintah, serikat pekerja/buruh, dan pengusaha.
"Apindo DKI Jakarta telah menyatakan keberatannya terhadap revisi tersebut karena bila
dilakukan akan melanggar ketentuan PP 36 Tahun 2021," ucap Hariyadi.
Apindo dan Kadin juga mengimbau seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan revisi
UMP DKI Jakarta 2022 sambil menunggu Keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap, namun
tetap mengikuti Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1395 Tahun 2021 yang ditetapkan pada
19 November 2021. Hariyadi mengatakan, dengan revisi UMP DKI Jakarta 2022 tersebut maka
upaya untuk mengembalikan prinsip upah minimum sebagai Jaring Pengaman Sosial (JPS) sulit
dilaksanakan, khususnya terkait struktur skala upah.
Sebab upah minimum ini adalah upah yang diterapkan atau diberlakukan untuk pekerja yang
baru mulai bekerja. Bagi pekerja pemula tanpa pengalaman tidak terwujud dan kembali menjadi
upah rata-rata sehingga penerapan struktur skala upah akan sulit dilakukan karena ruang/jarak
antara upah minimum dengan upah di atas minimum menjadi kecil. Ruang memberlakukan
struktur skala upah menjadi sulit. Karena layer berikutnya kepada pekerja yang upahya di atas
upah minimum menjadi sangat kecil atau tidak ada.
"Hal ini akan menimbulkan risiko bagi pencari kerja baru. Karena seperti ini terus, kesempatan
kerja pemula menjadi kecil karena upah minimum tinggi sehingga perusahaan akan cenderung
memilih pekerja pengalaman," ucapnya, (ark)
62
