Page 62 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 62
Judul Kemenaker: Pelaksanaan UMP Tetap Berdasarkan PP 36/2021
Nama Media Investor Daily
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg6
Jurnalis Ark
Tanggal 2021-12-22 05:24:00
Ukuran 143x197mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 37.752.000
News Value Rp 113.256.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah telah memberlakukan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, sebagai
landasan hukum penetapan upah minimum seluruh daerah di Indonesia. Pemerintah berharap
seluruh pemerintah daerah dalam menetapkan upah minimum di daerahnya mengacu pada
ketentuan yang berlaku.
KEMENAKER: PELAKSANAAN UMP TETAP BERDASARKAN PP 36/2021
JAKARTA - Pemerintah telah memberlakukan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan,
sebagai landasan hukum penetapan upah minimum seluruh daerah di Indonesia. Pemerintah
berharap seluruh pemerintah daerah dalam menetapkan upah minimum di daerahnya mengacu
pada ketentuan yang berlaku.
"Sikap kita adalah penetapan upah minimum harus tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan," kata Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
Chairul Fadhly Harahap dalam siaran pers yang diterima. Selasa (21/12).
Menurutnya, ketentuan pengupahan yang diatur dalam PP 36 Tahun 2021 telah berdasarkan
kesepakatan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh.
"Upah minimum itu penetapannya telah disepakati oleh 3 pihak, upah itu memang hak pekerja
tapi juga harus diingat dan disesuaikan dengan kemampuan pengusaha," ujarnya.
Ia menambahkan, penetapan upah yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku akan
menimbulkan polemik di masyarakat, seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Pihaknya pun
siap memediasi pihak-pihak yang berselisih terkait penetapan UMP DKI Jakarta 2022. Pihaknya
telah berkoordinasi dengan Kemendagri dalam rangka pembinaan dan pengawasan kebijakan.
"Kemnaker siap hadir untuk memfasilitasi jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan
upah minimum di DKI, karena unsur pembinaannya yang kita kedepankan," kata dia.
Sebelumnya Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan
Industri (Kadin) meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Kementerian
61
