Page 59 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 59
"Kemenaker siap hadir untuk memfasilitasi jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan
upah minimum di DKI, karena unsur pembinaannya yang kita kedepankan," kata dia melalui
siaran persnya, Rabu (22/12/2021).
Pemerintah telah memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan sebagai landasan hukum penetapan upah minimum di seluruh daerah di Indonesia.
Kemenaker berharap seluruh pemerintah daerah menetapkan upah minimum di daerahnya
mengacu kepada ketentuan tersebut.
"Sikap kita adalah penetapan upah minimum harus tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan," kata Chairul.
Menurut Chairul, ketentunan pengupahan yang diatur dalam PP No. 36 Tahun 2021 telah
berdasarkan kesepakatan tripartit yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serta
pekerja/buruh.
"Upah minimum itu penetapannya telah disepakati oleh tiga pihak, upah itu memang hak pekerja
tapi juga harus diingat dan disesuaikan dengan kemampuan pengusaha," ujarnya.
Seperti diketahui, polemik berawal setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi
besaran kenaikan UMP DKI 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen, atau naik Rp 225.667 dari
UMP DKI 2021. Dengan demikian, UMP DKI Jakarta tahun 2022 menjadi Rp 4.641.854.
"Dengan kenaikan Rp 225.000 per bulan, maka para pekerja dapat menggunakannya sebagai
tambahan keperluan sehari-hari," ujar Anies melalui siaran pers resmi, Sabtu (18/12/2021).
Selain itu, kata dia, melalui revisi kenaikan UMP tersebut, Pemprov DKI berharap daya beli
masyarakat dan para pekerja tidak turun. Anies menegaskan, keputusannya menaikkan UMP
didasarkan atas azas keadilan bagi para pekerja, perusahaan, dan Pemprov DKI Jakarta. Tak
terima dengan kenaikan UMP DKI tersebut, para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) berencana menggugat keputusan Anies ke Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN).
58
