Page 58 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 58
Judul Revisi UMP DKI Jakarta Picu Polemik, Kemenaker Bakal Lakukan
Mediasi
Nama Media kompas.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/12/22/054549426/revisi-ump-
dki-jakarta-picu-polemik-kemenaker-bakal-lakukan-mediasi
Jurnalis Ade Miranti Karunia
Tanggal 2021-12-22 05:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemenaker) Kemenaker siap hadir untuk
memfasilitasi jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan upah minimum di DKI, karena
unsur pembinaannya yang kita kedepankan
neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemenaker) Sikap kita adalah penetapan
upah minimum harus tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
positive - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemenaker) Upah minimum itu
penetapannya telah disepakati oleh tiga pihak, upah itu memang hak pekerja tapi juga harus
diingat dan disesuaikan dengan kemampuan pengusaha
positive - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Dengan kenaikan Rp 225.000 per bulan, maka
para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan keperluan sehari-hari
Ringkasan
Revisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 menimbulkan polemik publik.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan siap melakukan mediasi pihak-pihak
yang berselisih. Kepala Biro Humas Kemenaker Chairul Fadhly Harahap mengatakan bahwa
pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka
pembinaan dan pengawasan kebijakan.
REVISI UMP DKI JAKARTA PICU POLEMIK, KEMENAKER BAKAL LAKUKAN MEDIASI
JAKARTA, - Revisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 menimbulkan polemik
publik. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan siap melakukan mediasi pihak-
pihak yang berselisih. Kepala Biro Humas Kemenaker Chairul Fadhly Harahap mengatakan bahwa
pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka
pembinaan dan pengawasan kebijakan.
57
