Page 68 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 68
Judul LEMBARAN BURAM PEKERJA MIGRAN INDONESIA
Nama Media Kompas
Newstrend PMI Ilegal
Halaman/URL PgB
Jurnalis Sonya Hellen Sinombor
Tanggal 2021-12-22 05:07:00
Ukuran 470x374mmk
Warna Warna
AD Value Rp 707.350.000
News Value Rp 3.536.750.000
Kategori Ditjen Binapenta, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Meskipun menjadi "pahlawan devisa", pekerja migran Indonesia hingga kini belum mendapat
perhatian optimal dari negara. Pengawasan pekerja migran Indonesia yang berangkat ke luar
negeri secara ilegal masih menjadi tantangan. Kasus kecelakaan kapal yang menewaskan 20
buruh migran dan lebih dari 15 orang lainnya hilang di perairan Johor, Malaysia, pekan lalu,
mewarnai peringatan Hari Buruh Migran Internasional 2021. Insiden yang teijadi pada 15
Desember 2021 itu menambah potret buram persoalan pekerja migran Indonesia.
LEMBARAN BURAM PEKERJA MIGRAN INDONESIA
Meskipun menjadi "pahlawan devisa", pekerja migran Indonesia hingga kini belum mendapat
perhatian optimal dari negara. Pengawasan pekerja migran Indonesia yang berangkat ke luar
negeri secara ilegal masih menjadi tantangan.
Kasus kecelakaan kapal yang menewaskan 20 buruh migran dan lebih dari 15 orang lainnya
hilang di perairan Johor, Malaysia, pekan lalu, mewarnai peringatan Hari Buruh Migran
Internasional 2021. Insiden yang teijadi pada 15 Desember 2021 itu menambah potret buram
persoalan pekerja migran Indonesia.
Kasus itu seharusnya mendorong pemerintah lebih serius memperhatikan nasib pekerja migran
Indonesia (PMI) yang mayoritas perempuan. Di antara korban tewas dalam kecelakaan kapal itu
ada beberapa perempuan yang ingin mengadu nasib di negeri jiran.
Jaringan Buruh Migran (JBM) meminta Presiden Joko Widodo turun tangan menangani
persoalan-persoalan PMI. Peringatan Hari Buruh Migran Internasional yang jatuh setiap 18
Desember menjadi alarm pengingat masih adanya banyak pekerjaan rumah terkait dengan
perlindungan PMI.
Berbagai persoalan buruh migran tidak terlepas dari lemahnya implementasi Un-dang-Undang
Perlindungan PMI (UU PPMI). "Permasalahan yang dialami PMI lebih banyak bermuara dari hulu.
Un-dang-Undang Perlindungan PMI memberikan pedoman perlindungan bagi PMI. Namun,
67
