Page 78 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 78
Judul Naikkan Upah Minimum Provinsi DKI 2022 Anies Dibela Pekerja,
Diprotes Pengusaha
Nama Media Rakyat Merdeka
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg2
Jurnalis *
Tanggal 2021-12-22 04:31:00
Ukuran 120x328mmk
Warna Warna
AD Value Rp 64.800.000
News Value Rp 194.400.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Anies Baswedan memutuskan, menaikkan Upah
Minimum Provinsi (UMP) DKI, dari Rp 4.416.186 menjadi Rp 4.641.854. Anies mengatakan,
keputusan menaikkan UMP, diharapkan bisa menaikkan daya beli masyarakat, sehingga dapat
memutar roda perekonomian, dan tidak memberatkan para pengusaha.
NAIKKAN UPAH MINIMUM PROVINSI DKI 2022 ANIES DIBELA PEKERJA, DIPROTES
PENGUSAHA
Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Anies Baswedan memutuskan, menaikkan Upah
Minimum Provinsi (UMP) DKI, dari Rp 4.416.186 menjadi Rp 4.641.854.
Anies mengatakan, keputusan menaikkan UMP, diharapkan bisa menaikkan daya beli
masyarakat, sehingga dapat memutar roda perekonomian, dan tidak memberatkan para
pengusaha.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyayangkan keputusan Anies menetapkan revisi
UMP, karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.
"Kemenaker sungguh menyesalkan kejadian ini. Karena, menetapkan upah tak berdasarkan
peraturan perundangan yang berlaku," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian
Ketenagakerjaan Khairul Harahap, Senin (20/12), seperti dikutip dari Tempo.co.
Khairul mengatakan, PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, merupakan turunan dari
Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
la mengatakan, formula UMP dalam PP itu juga sudah sesuai dengan data Badan Pusat Statistik
(BPS). Sehingga, menurutnya, ketentuan tersebut harusnya ditaati dan dilaksanakan.
Selanjutnya, Kemenaker akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait kebijakan
Pemerintah Daerah yang tak sesuai dengan PP tersebut.
Keputusan Gubernur DKI pun dipersoalkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Saat
dihubungi Rakyat Merdeka, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, Pemerintah
77
