Page 83 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 83

Judul               Revisi UMP Timbulkan Kegaduhan Baru
                Nama Media          Media Indonesia
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg5
                Jurnalis            J-1
                Tanggal             2021-12-22 04:15:00
                Ukuran              172x189mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 104.576.000

                News Value          Rp 313.728.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif




              Ringkasan
              REVISI  kenaikan  upah  minimum  provinsi  (UMP)  yang  dilakukan  Gubernur  DKI  Jakarta  Anies
              Baswedan berpotensi menimbulkan kegaduhan baru.



              REVISI UMP TIMBULKAN KEGADUHAN BARU

              REVISI  kenaikan  upah  minimum  provinsi  (UMP)  yang  dilakukan  Gubernur  DKI  Jakarta  Anies
              Baswedan berpotensi menimbulkan kegaduhan baru.

              "Kalau  kita  baca  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No  36/2021  tentang  Pengupahan,  pemerintah
              daerah tinggal menjalankan formula kebijakan pemerintah pusat mengenai UMP. (Berdasarkan)
              hukum administrasi, UMP ditetapkan satu kali," kata pakar hukum Universitas Pelita Harapan
              Ronny Bako, di Jakarta, kemarin.

              Ia pun mendorong Anies untuk mengurungkan niatnya merevisi UMP. Selain karena tidak ada
              aturan hukum yang memperbolehkan revisi, tindakan orang nomor satu di DKI Jakarta itu bakal
              ditiru daerah-daerah lain.


              Sebelumnya, Anies merevisi besaran kenaikan UMP DKI Jakarta 2022, dari Rp37.749 sehingga
              besaran  UMP  sebesar  Rp4.453.935,  menjadi  Rp225.667  sehingga  besaran  UMP  DKI  2022
              menjadi Rp4.641.854, atau naik 5,1% dari yang sebelumnya 0,85%.

              Hal ini yang membuat Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani
              bakal  menggugat  Anies  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  begitu  pergub  baru  soal
              ketetapan UMP 2022 diterbitkan.

              Sementara itu, pakar hukum Universitas Indonesia Ike Farida mengatakan Pemprov DKI Jakarta
              harus dapat membuktikan bahwa revisi kenaikan UMP 5,1% telah sesuai dengan PP 36/2021.
              Jika tidak, Apindo berpeluang menang di PTUN.

              Menurut Ike, kenaikan UMP DKI Jakarta yang 0,85% sudah sesuai dengan PP 36/2021. Ia pun
              mempertanyakan kebijakan Anies yang melakukan revisi apakah karena ada kekeliruan dalam
              SK Gubernur tertanggal 19 November 2021.
                                                           82
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88