Page 94 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

Pihak yang pro kebijakan UM naik 5,1% yakni para pekerja/buruh, memuji keberanian Gubernur
DKI Jakarta. Sebaliknya yang kontra, yakni para pengusaha, akan menggugat Gubernur DKI
Jakarta. Karena Gubernur dianggap telah melanggar kesepakatan bersama dalam Tripartit, yakni
kenaikan UM sebesar 0,8%.

Menanggapi hal ini, Kabiro Humas Kemnaker, Chairul Fadly Harahap menyikapi demikian;
Penetapan UM, harus mengacu pada PP nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Ketentuan
pengupahan yang diatur dalam PP nomor 36 tahun 2021 tersebut, telah didasari kesepakatan
unsur pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh dalam Tripartit.

"Upah Minimum itu, penetapannya telah disepakati oleh tiga pihak. Yakni pekerja, pengusaha
dan pemerintah dalam Tripartit. Upah itu memang hak pekerja, tapi harus diingat dan
disesuaikan dengan kemampuan pengusaha pula," ujar Chairul Harahap.

Dikatakan, penetapan Upah yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, akan menimbulkan
polemik di masyarakat. Seperti yang telah terjadi di provinsi DKI Jakarta. Menghadapi hal ini,
Kemnaker siap memediasi pihak-pihak yang bersengketa. Terkait penetapan UM 2022 di Provinsi
DKI Jakarta.

"Kemnaker telah berkoordinasi dengan Kemendagri, dalam pembinaan dan pengawasan
kebijakan daerah. Khususnya kebijakan Gubernur DKI Jakarta. Kemnaker juga siap hadir untuk
mem-fasilitasi perbedaan pendapat ini. Termasuk kenaikan UM DKI Jakarta yang dinaikkan
sepihak oleh Gubernur nya. Unsur pembinaan yang kita kedepannya," papar Chairul Harahap.
(ira)..

93