Page 103 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 103

Judul               Kemnaker Ungkap Alasan Kontra Revisi UMP 2022 DKI 5,1% Meski
                                    Diklaim Demi Keadilan
                Nama Media          wowkeren.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00401991.html
                Jurnalis            Tim WowKeren
                Tanggal             2021-12-21 23:00:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemenaker) Kemnaker siap hadir untuk
              memfasilitasi jika ada perbedaan pandangan, termasuk kenaikan upah minimum di DKI

              neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemenaker) Karena unsur pembinaannya
              yang kita kedepankan

              neutral  -  Chairul  Fadhly  Harahap  (Kepala  Biro  Humas  Kemenaker)  Upah  minimum  itu
              penetapannya telah disepakati oleh tiga pihak

              negative  -  Chairul  Fadhly  Harahap  (Kepala  Biro  Humas  Kemenaker)  Upah  itu  memang  hak
              pekerja tapi juga harus diingat dan disesuaikan dengan kemampuan pengusaha

              neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Naiknya UMP DKI
              Jakarta sebesar 5,1 persen sudah memproyeksikan akan terjadi peningkatan konsumsi di DKI

              neutral  -  Said  Iqbal  (Presiden  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (KSPI))  Seiring  dengan
              proyeksi pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan 4-5 persen di tahun 2022



              Ringkasan

              Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi penyesuaian upah minimum provinsi (UMP) 2022
              DKI Jakarta sebesar 5,1 persen. Kebijakan ini menuai pro dan kontra, salah satunya karena
              dianggap  bertentangan  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  tentang
              Pengupahan. Salah satu yang kontra adalah Kementerian Ketenagakerjaan yang menyayangkan
              keputusan Anies. Padahal revisi UMP 2022 DKI Jakarta, menurut Wakil Gubernur Ahmad Riza
              Patria, karena menyoroti rasa keadilan.






                                                           102
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108