Page 238 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

Menurut Riza, hal itu terungkap ketika rapat awal terkait penetapan UMP tahun 2022 di Dewan
Pengupahan.
"Dulu, waktu kita rapat di awal Dewan Pengupahan sejujurnya yang kami terima bahwa semua
pihak bahkan pengusaha dalam rapat tersebut tidak keberatan sampai 5 persen," kata Riza, di
Balai Kota Jakarta, Selasa (21/12/2021).

Meski demikian, Riza mengaku tidak mengingat dengan jelas, perusahaan mana saja yang
dimaksudnya.

Ia hanya menekankan apa yang dilakukan pihaknya ini semata-mata untuk memenuhi rasa
keadilan. Mengingat bila menggunakan perhitungan besaran UMP yang sebelumnya angka yang
keluar begitu kecil, yakni 0,85 persen kenaikannya.

"Ya nanti kan ini semua dalam proses ya, semua dalam proses prinsipnya kita selalu mencari
solusi terbaik, pemerintah Kemnaker punya PP maksudnya baik, namun ketika diterapkan di
Pemprov ternyata angkanya kecil untuk Jakarta, kami harus mengambil kebijakan," ujarnya.

Di sisi lain, ia mempersilahkan siapapun menyampaikan ketika merasa keberatan dengan
keputusan pihaknya ini. Namun penyelesaiannya kata dia bisa dilakukan melalui diskusi bersama
mencari solusi.

"Pengusaha kan ingin juga usahanya maju dan sukses kalo ingin maju dan sukses harus
menunjukan keadilan, harus juga memperhatikan kesejahteraan karyawannya, karena
pengusaha tidak bisa tanpa buruh, buruh tidak bisa tanpa pengusaha, semua ini harus
bersinergi," jelas Riza.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta bakal
menggugat Gubernur Jakarta, Anies Baswedan terkait kenaikan UMP tahun 2022.
Mereka berencana menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena keputusan Gubernur
Anies Baswedan menaikkan UMP 2022 berpotensi menyalahi Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Adapun UMP tahun 2022 di DKI naik sebesar 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 dari ketetapan
sebelumnya hanya 0,85 persen sebesar Rp4.453.935.

237