Page 240 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 240
"Apakah revisi ini ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik? Oh jelas. Itu jelas," ujar
Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Adi Mahfudz Wuhadji dilansir
JakBarNews.com dari Antara.
Adi merasa motif politik Pilpres 2024 tersebut terlihat dari Anies yang sebelumnya juga sempat
meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mengubah formula penetapan UMP 2022.
Seperti yang telah diketahui, penetapan UMP 2022 tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Padahal, seharusnya Anies memahami bahwa menteri tidak ada korelasinya mengenai aturan
tersebut.
"Padahal tidak ada korelasinya. Kalau mau minta perbaikan formula itu karena itu PP yang
ditanda tangani Presiden, langsung saja ke Pak Presiden, kira-kira begitu," sambungnya lagi.
239
