Page 302 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 302
Judul Satgas Gagalkan Pengiriman 59 CPMI Ilegal ke Timteng
Nama Media harianumumsinarpagi.com
Newstrend PMI Ilegal
Halaman/URL https://harianumumsinarpagi.com/2021/12/21/satgas-gagalkan-
pengiriman-cpmi-ilegal-le-timteng/
Jurnalis admin
Tanggal 2021-12-21 14:12:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen Binapenta, Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Suhartono (Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja) Penempatan yang dilakukan secara ilegal akan membuat CPMI rentan
menjadi korban perdagangan orang, kerja paksa, atau tindak pidana lainnya
neutral - Rendra Setiawan (Direktur Bina P2PMI) Upayakan mendapatkan informasi yang resmi
dari Dinas Ketenagakerjaan setempat atau LTSA
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan berhasil menggagalkan dugaan 59 orang Calon Pekerja Migran
Indonesia (CPMI) ilegal. Ke-59 CPMI Ini akan diproses untuk diberangkatkan ke Timur Tengah
(Timteng), seperti Arab Saudi, Qatar, dan UEA. Kedok pengiriman CPMI terbongkar ketika Satgas
(Satuan Tugas) Pelindungan PMI Kemnaker yang terdiri dari Direktorat Bina Penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Dit. P2PMI) dan Direktorat Jenderal Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselematan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker dan
K3) melakukan sidak di Bintara Bekasi Selatan Senin (20/12/2021).
SATGAS GAGALKAN PENGIRIMAN 59 CPMI ILEGAL KE TIMTENG
Petugas Satgas sebelum melakukan kunjungan mendadak ( Sidak) ke tempat penamungan ke
59 CPMI ilegal tsb. toto:ist Bekasi-harianumumsinarpagi.com- Kementerian Ketenagakerjaan
berhasil menggagalkan dugaan 59 orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ilegal.
Ke-59 CPMI Ini akan diproses untuk diberangkatkan ke Timur Tengah (Timteng), seperti Arab
Saudi, Qatar, dan UEA.
Kedok pengiriman CPMI terbongkar ketika Satgas (Satuan Tugas) Pelindungan PMI Kemnaker
yang terdiri dari Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Dit.
P2PMI) dan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselematan dan
301