Page 307 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

NAIKKAN UMP DKI 2022, PAKAR HUKUM: ANIES TIDAK MUNGKIN DIKENAI
SANKSI
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan upah minimum provinsi (UMP)
DKI Jakarta pada 2022 naik 5,1 persen jadi Rp4,64 juta. Pengusaha menolak dan meminta
kepada Kementerian Dalam Negeri agar Anies diberi sanksi.

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan bahwa
apa yang dilakukan Anies secara konstitusional sudah tepat. Oleh karena itu, dia tidak mungkin
diberikan sanksi.

"Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 terutama di amar 6,
dijelaskan bahwa diberlakukan peraturan yang sebelumnya ketika UU Cipta Kerja belum
disahkan," katanya saat dihubungi, Selasa (21/12/2021).

Feri menjelaskan bahwa mengacu pada putusan tersebut yang isinya agar regulasi kembali pada
peraturan sebelumnya, maka menjadi kewenangan gubernur untuk mengatur UMP melalui
peraturan daerahnya.

"Dalam konteks ini, tentu saja secara konstitusional tindakan Anies yang dibenarkan. Sementara,
tindakan kementerian dan presiden yang mengabaikan putusan MK adalah tindakan yang salah.
Oleh karena itu tidak mungkin orang yang menjalankan amanat konstitusional melalui putusan
MK diberikan sanksi," jelasnya.

Sebelumnya, Anies merevisi kenaikan UMP 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen. Angka
0,85 persen didapat mengacu pada UU Cipta Kerja.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani
mengatakan dunia usaha menyayangkan keputusan tersebut dan telah mengambil sejumlah
langkah lanjutan.

Pertama, meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk memberikan sanksi kepada
kepala daerah yang telah melawan hukum regulasi ketenagakerjaan, terutama perihal
pengupahan.

"Sebab, hal itu berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi dunia usaha dan perekonomian
nasional," kata Hariyadi di kantor Apindo dalam konferensi pers, Senin (20/12/2021).

Kedua, Apindo meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memberikan
pembinaan atau sanksi kepada kepala daerah, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan, yang dinilai tidak memahami peraturan perundang-undangan.

Dia menambahkan, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan
daerah oleh pemerintah pusat merupakan amanat UU No.23/2014 tentang Pemerintahan
Daerah.

Ketiga, Apindo akan menggugat revisi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan benar-benar mengimplementasikan regulasi perubahan
tersebut.

Keempat, pelaku usaha mengimbau seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan revisi
UMP DKI Jakarta 2022 sembari menunggu keputusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap.

"Namun, tetap mengikuti Kepgub DKI Jakarta No. 1395/2021 yang ditetapkan pada 19 November
2021," ujarnya. Sumber : Bisnis.com.

306