Page 328 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

ANIES BANTAH LANGGAR ATURAN KARENA NAIKKAN UMP

Jakarta: Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, menepis tudingan anggapan dirinya melanggar PP
nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan ketika merevisi UMP tahun 2022.

Anies menegaskan, apa yang dilakukannya tersebut semata-mata untuk memenuhi rasa
keadilan.

"Kan itu menganggu rasa keadilan sederhana sekali," tutur Anies di Balai Kota Jakarta, Selasa
(21/12/2021).
Anies menjelaskan, sejarah kenaikan UMP selama 6 tahun terakhir di Jakarta rata-rata di angka
8 persen. Artinya, kata dia, pengusaha di Ibukota sudah terbiasa dengan besaran kenaikan angka
tersebut.

Bahkan, pada tahun lalu saja ketika ekonomi begitu terdampak oleh pembatasan karena pandemi
Covid-19, UMP bisa tetap naik di angka 3 persen.

"Tahun lalu krisis karena terjadi pandemi dalam kondisi berat seperti tahun lalu saja itu naiknya
sudah 3,3 persen, tahun lalu tuh naik 3,3 persen dalam kondisi yang amat berat," jelas Anies.

Lantas, tahun ini ia melihat kondisi ekonomi sudah mulai bergerak dan tumbuh. Namun
kenaikannya begitu kecil ketika menggunakan formula yang digunakan Kementerian
Ketenagakerjaan, yakni 0.85 persen.

Dengan melihat kondisi tersebut, akhirnya Anies mengajukan agar ada revisi besaran kenaikan
UMP tahun 2022 di Ibukota. Tentunya melalui kajian dengan melihat inflasi dan pertumbuhan
ekonomi sampai muncullah besaran angka 5,1 persen.

"Bayangkan kondisi ekonomi yang sudah lebih baik pake formuka malah naiknya 0.8 persen kan
itu menganggu rasa keadilan sederhana sekali. Karena itulah kita harus sampaikan ketentuan
tanggal tersebut harus disesuaikan kita ikut," tutur Anies.
"Tapi kita sampaikan surat bahwa formulanya ini gak cocok dalam kondisi berat aja 3.3 persen.
Kok pake formula ininkeluar 0,8 persen, jadunrasa keadilan jelas terganggu karena itulah
kemudian kita kaji sehingga kemudian akhirnya keluar angka itu," tambahnya melengkapi.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta bakal
menggugat Gubernur Jakarta, Anies Baswedan terkait kenaikan UMP tahun 2022.

Mereka berencana menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena keputusan Gubernur
Anies Baswedan menaikkan UMP 2022 berpotensi menyalahi Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Adapun UMP tahun 2022 di DKI naik sebesar 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 dari ketetapan
sebelumnya hanya 0,85 persen sebesar Rp4.453.935.

327