Page 324 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 324
Para CPMI ini dijanjikan bekerja sebagai pekerja rumah tangga (domestic workers) dan tiap CPMI
diiming-imingi uang saku atau uang tinggal sebesar 5 hingga 7 juta.
Sidak dilakukan sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat kepada Dit. Bina P2PMI Kemnaker,
yang minta pertolongan dikarenakan adanya dugaan penempatan PMI secara ilegal. Penempatan
PMI itu akan dilakukan orang perseorangan dan bukan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja
Migran Indonesia (P3MI) yang telah mendapatkan izin dari pemerintah.
Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen
Binapenta dan PKK) Suhartono mengatakan, sidak ini merupakan upaya pelindungan bagi WNI
yang akan diberangkatkan secara ilegal. Penempatan yang dilakukan secara ilegal akan
berdampak bagi keselamatan para CPMI.
"Penempatan yang dilakukan secara ilegal akan membuat CPMI rentan menjadi korban
perdagangan orang, kerja paksa, atau tindak pidana lainnya," ucap Dirjen Suhartono.
Lebih lanjut, dia mengatakan, penempatan PMI ke negara Arab Saudi, Qatar, serta UEA untuk
bekerja pada pemberi kerja perseorangan masih dilakukan moratorium, sejak tahun 2015
dengan ditetapkannya Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015.
Sementara, Direktur Bina P2PMI Rendra Setiawan mengimbau, masyarakat untuk berhati-hati
apabila adanya rayuan atau bujuk rayu dari calo, sponsor, atau pihak lainnya yang bukan sebagai
P3MI, yang terdaftar di Kemnaker. Dengan menjanjikan pekerjaan di luar negeri dengan upah
tinggi.
"Upayakan mendapatkan informasi yang resmi dari Dinas Ketenagakerjaan setempat atau LTSA,"
ucap Rendra. ***.
323
